128 Desa di Wajo Kelola Dana ADD 14 Milyar

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2015 ini mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 14 Milyar dari pemerintah pusat. Dana tersebut dialokasikan untuk 128 Desa se Kabupaten Wajo dengan metode pembagian 90 banding 10 persen per-desa.

Namun demikian, pemerintah daerah hingga saat ini masih menunggu petunjuk tekhnis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat.

“Alokasi dana desa ini sudah ada di kas daerah, hanya saja belum bisa dicairkan karena masih menunggu petunjuk tekhnis dan pelaksanaan,” ungkap Syamsul Bahri Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo dalam acara sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1 tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Alokasi Dana Desa di Gedung Yusbar Sengkang, Selasa 24/2.

Selain pengalokasian anggaran sebesar Rp14 Milyar untuk dana ADD, lanjutnya, pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk mendapat anggaran Dana Desa sebesar Rp 20 Milyar. Dana ini bahkan lebih besar dibanding Alokasi Dana Desa yang disiapkan untuk kabupaten Wajo.

“Hanya saja untuk pencairan dana desa tersebut, pemerintah daerah juga menunggu petunjuk tekhnis dan pelaksanaannya,” ulang Syamsul.

Pemkab Genjot Pelaksanaan Lima Program Prioritas Desa

Lebih lanjut mantan Camat Bola ini menjelaskan bahwa untuk pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan ditingkat Desa, pemerintah kabupaten Wajo akan melaksanakan lima program prioritas yang merupakan pengejewantahan program Kementerian Desa. Lima program prioritas itu diantaranya ; Penguatan Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Penguatan kelembagaan, Profil Desa dan Program Kemandirian masyarakat. Dia menjelaskan bahwa lima program prioritas ini masing-masing dibuatkan kerangka kinerja.

“Seperti pada program penguatan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris dan perangkat di kantor desa. Para perangkat ini nantinya akan mengikuti pelatihan-pelatihan agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih maksimal bekerja dan keberadaannya dirasakan oleh masyarakat. Tidak seperti saat ini, masih banyak yang tidak berada dikantor bahkan ada yang tidak memiliki pakaian dinas sekalipun,” ungkap Ancu sapaan karib Syamsul.

Begitupula dengan Pengelolaan Keuangan Desa, sambungnya, melalui sumber keuangan desa seperti Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan sumber-sumber keuangan lainnya yang diatur dalam Undang-undang, nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan sumber keuangan desa ini menjadi hal wajib karena masih banyak pemerintahan desa yang belum maksimal mengelola keuangan desanya, padahal, bila itu dimenej dengan baik, maka program yang dilaksanakan pasti akan lebih bermanfaat dan dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Jangan seperti sekarang ini, masih banyak yang tidak mampu membuat laporan pertanggung jawaban sehingga sangat rentang dengan temuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa dan pengawas pemerintah,” ulas Ancu.

Lanjut mantan Sekcam Belawa ini menjelaskan program prioritas selanjutnya yakni penguatan kelembagaan desa. Program ini adalah program peningkatan daya saing masyarakat dan pemerintahan desa dimana didalamnya terakomodir kegiatan pemanfaatan potensi alam daerah dan sumber daya manusia untuk melaksanakan promosi desa. Dia mencontohkan kegiatan lomba desa dan beberapa kegiatan promosi desa yang lainnya.

“Untuk lomba desa, beberapa hari lalu kami paparkan kepada Bupati Wajo tentang pelaksanaannya, dan Alhamdulillah, beliau (Bupati Wajo, red) setuju dan mensupport kegiatan itu dilaksanakan. Kedepan, melalui program prioritas kelembanggaan ini masing-masing desa akan mengikuti lomba desa yang dalam pelaksanaannya lebih profesional dan tidak sebatas kegiatan seremonial semata,” pungkas Ancu.

Program prioritas lainnya adalah pembentukan profil desa. Pada tahun 2013 lalu, kabupaten Wajo masih tertinggal dan hampir tidak memiliki profil-profil desa.

“Namun, setelah dilakukan sentuhan kepada masing-masing pemerintah desa, alhamdulillah Kabupaten Wajo kini telah berada pada rangking 3 tingkat propinsi Sulsel dalam hal pembentukan profil desa. Ini tentu menjadi kebanggaan dan motivasi bagi kita semua untuk lebih meningkatkannya,” terang Ancu lagi.

Terakhir, adalah Program Kemandirian Masyarakat. Pada poin ini, pemerintah desa akan diperhadapkan pada program baru. Program ini dapat diartikan sebagai program pengganti Program pemberdayaan masyarakat (PNPM, red) yang pada tahun 2015 ini telah dihapuskan.

“Program ini adalah program pendampingan UPK yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sama seperti program PNPM-MP, program pendampingan UPK tetap kedepankan pelaksanaan koordinasi antara pemerintah tingkat Kabupaten dan pemerintahan desa dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Namun untuk saat ini pemerintah baru menyusun petunjuk tekhnis dan pelaksanaannya,” tandas Ancu. (adv)

Penulis : Nur Asri, SH