2016, BPD Harus Proaktif Kawal Pemerintahan Desa

UBK 13Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru (tengah) didampingi Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri dalam sebuah acara di Kecamatan Bola

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPPDK) Kabupaten Wajo diawal tahun 2016 ini kembali mengingatkan seluruh Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk proaktif mengawal pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa.

Diminta atau tidak diminta sekalipun, BPD dalam hal ini harus hadir, paling tidak melakukan pengawasan dan meminta informasi dari pemerintah desa terkait pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan serta pengelolaan dan pemanfaatan anggaran di desa secara rutin.

“BPD harus proaktif, diminta atau tidak diminta sekalipun BPD harus mengawal pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diembang. Diawal tahun 2016 ini, pemerintah daerah berharap kepada seluruh BPD untuk aktif tanpa harus menunggu perintah dari pihak manapun, termasuk itu dari kepala desa sendiri,” ujar Syamsul Bahri, Kepala BPMPDK Wajo, Kamis, 6/1.

Seperti halnya fungsi pengawasan yang disandang oleh BPD terhadap pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pemerintah desa, itu harus diketahui oleh publik dan dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pemerintah desa atas permintaan BPD. sumber dana serta pemanfaatan dana tersebut harus diinformasikan secara terbuka dihadapan publik, agar azas transparansi seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat ini dapat tercapai.

“Seperti itulah peran BPD, jadi salah ketika BPD menunggu laporan atau perintah dari pemerintah desa, harusnya BPD yang jemput bola dan proaktif melibatkan diri. Minimal, secara berkala meminta laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dari pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar tercipta pemerintahan desa yang baik, akuntable, transparan dan tepat sasaran,” tutur Syamsul Bahri.

Lanjut Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kabupaten Wajo ini membeberkan bahwa kondisi yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya pemahaman BPD tentang kewenangan, batasan serta Tupoksi BPD. Hal itu yang mengakibatkan sehingga lembaga ini terkesan vakum atau kurang aktif. Bahkan, belakangan ditemukan hubungan antara BPD dan arapat pemerintah desa ini kurang harmonis yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewenangan, batasan dan tupoksi masing-masing lembaga.

“Kondisi itu tentu menjadi pemikiran pemerintah, sehingga kedepan BPMDPK selaku lembaga tekhnis dan kepanjangan tangan Bupati/Kepala Daerah terkait pelaksanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tingkat desa akan melakukan bimbingan kepada seluruh anggota BPD dengan harapan lembaga ini dapat memahami secara rinci kewenangan, batasan serta tupoksi-nya,” terang Ancu (sapaan Syamsul Bahri). (SIPD)