Daily Archives: 3 April 2017

KPK Rilis Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

Ilustrasi (Foto : KPK)

Menteri Kesehatan RI menerbitkan peraturan tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan profesi tenaga kerja terkait dengan sponsorship, yang tidak boleh mempengaruhi independensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan.

Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir/disponsori oleh perusahaan atau industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan, dan perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam peraturan ini, sponsorship yang diberikan kepada tenaga kesehatan harus memenuhi prinsip tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, tidak dalam bentuk uang atau setara uang (cek, giro, billyet), tidak diberikan secara langsung kepada individu sesuai dengan bidang keahlian, diberikan secara terbuka dan dikelola secara akuntabel dan transparan.

Sponsorship oleh perusahaan, industri farmasi maupun alat kesehatan harus dilakukan secara terbuka dan tidak ada konflik kepentingan, agar tidak mempengaruhi tenaga medis dalam membuatkan resep, anjuran penggunaan barang atau terkait produk sponsorship. Sponsorship yang diterima oleh institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan ataupun organisasi profesi sebagai penyelenggara dapat digunakan untuk penyelenggaraan seminar atau pertemuan ilmiah, atau pendidikan dan pelatihan. Besaran sponsorhip yang diterima oleh institusi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan maupun organisasi profesi sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada asosiasi atau perusahaan pemberi sponsorship.

Institusi sebagai penyelenggara maupun bukan penyelenggara, organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan praktik perorangan yang menerima sponsorship dan perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya pemberi sponsorship harus lapor. Laporan disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima sponsorship.

Menteri, gubernur, bupati/walikota perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka menteri, gubernur, bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan yang melanggar peraturan menteri ini berupa teguran lisan, teguran tertulis hingga pencabutan izin.

Diolah dari E-Newsletter KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)