Daily Archives: 5 Agustus 2017

Pendamping Desa di Wajo Bermain Politik

Ilustrasi

Wajo, MC – Netralitas dan profesionalisme kerja pendampingan yang dilakukan oleh para tenaga ahli (TA) dan pendamping desa (PD) di kabupaten Wajo, disangsikan. Itu karena diantara mereka ada yang secara terang-terangan terlibat dalam kegiatan politik.

Sebut saja, oknum pendamping desa tersebut berinisial HM dan KN. Belakangan, keterlibatan mereka menjadi sorotan dan menuai banyak pertanyaan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Wajo, Syamsul Bahri yang dikonfirmasi tak menampik hal itu. Ia membenarkan dan mengungkap bahwa dirinya secara kelembagaan telah mengklarifikasi informasi tersebut kepada yang bersangkutan.

“Betul memang ada pendamping desa yang terlibat politik praktis, bahkan kami telah memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, dan aktivitas itupun diakui-nya”, ungkap Bahri kepada MEDIACELEBES melalui ponselnya, Jumat, 4 Agustus 2017.

Menurutnya, aktivitas yang dilakukan oleh oknum ini tidak benar, karena jelas bertentangan dengan kode etik pendampingan. Pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti hal itu melalui briefing dan mengevaluasi kinerja pendamping desa.

“Dalam briefing kami tegaskan kembali agar pendamping desa tidak berafiliasi politik praktis, itu pilihan yang salah, karena bertentangan dengan aturan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kode etik pendampingan, dan satu menjadi perhatian adalah jangan karena ulah 1 atau 2 oknum saja berdampak buruk terhadap kinerja tenaga ahli dan pendamping desa secara keseluruhan”, tegas Bahri.

Lanjut, mantan Camat Bola ini menyayangkan ulah oknum pendamping desa, karena hal tersebut berkali-kali telah diingatkan, baik dalam rapat koordinasi, teguran maupun secara tertulis melalui surat. Hanya saja peringatan itu sepertinya tidak diindahkan, meski yang bersangkutan mengerti akan pelanggaran itu.

“Pemerintah daerah tidak dalam kapasitas memberi penalty, karena merupakan kewenangan Satuan Kerja P3MD Dinas PMD Propinsi untuk memberikan sanksi, tapi saya dengar yang bersangkutan telah dipanggil ke propinsi untuk dimintai klarifikasi, kita lihat saja hasilnya”, terang Bahri.

Untuk diketahui, program pendampingan desa ini di Wajo menugaskan 61 orang; 5 orang tenaga ahli (TA), serta 56 orang pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD).

Larangan untuk tidak terlibat politik praktis juga pernah ditekankan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo beberapa bulan sebelumnya. Bahkan kala itu, warning yang diberikan menuai respon, baik dari kalangan masyarakat maupun dari pendamping desa sendiri secara kelembagaan. (MC)