Daily Archives: 10 November 2017

The Best Practice Siskeudes, Ini Alasan Kemendagri Memilih Kabupaten Wajo

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri saat membawakan materi tentang pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (Foto : Dinas PMD)

Jakarta, MC – Kabupaten Wajo mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diangkat sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan keuangan berbasis aplikasi melalui program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2017 ini.

Kabupaten Wajo dinobatkan bersama 3 kabupaten lainnya di Indonesia, yakni ; Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap, apresiasi selaku best practice tersebut diperoleh karena mengacu pada beberapa indikator, diantaranya ; penggunaan dan penerapan aplikasi secara efektif dan menyeluruh pada 142 desa di kabupaten Wajo, pengelolaan keuangan secara transprant, partisipatif, profesional dan akuntable oleh masing-masing desa.

Selain itu, pengimplementasian aplikasi keuangan kabupaten Wajo juga dinilai bagus, karena diawali dengan perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan keuangan yang disiplin dan mengacu pada aplikasi Siskeudes.

“Faktor-faktor itu-lah yang membedakan kabupaten Wajo dengan daerah lainnya di Indonesia, itu yang menjadi perhatian Kemendagri sehingga menempatkan kabupaten Wajo sebagai kabupaten terbaik”, ujar Syamsul Bahri usai bertindak selaku pembawa materi dalam acara Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi yang digelar di Kemendagri, Jakarta, Kamis 9 November 2017.

Lanjut diterangkan, bahwa apresiasi pemerintah pusat terhadap penerapan aplikasi tersebut karena didukung pula dengan regulasi dan kebijakan tingkat kabupaten, terjalinnya sinergitas antar lembaga struktural daerah, dan keterlibatan secara langsung lembaga penegak hukum (Kejaksaan, red) dalam hal pembinaan dan pengawalan program.

“Penerapan aplikasi tersebut kita dukung juga dengan program Open Village SIPP De (Sistem Informasi Pemerintah dan Pembangunan Desa) yang tidak lain merupakan salah satu inovasi yang diciptakan untuk mengawal publikasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa secara terbuka dan transparant di Wajo”, tutur Bahri.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Subdit Keuangan dan Aset Desa kemendagri, Direktur Umum (Dirut) Wilayah III BPKP Pusat, perwakilan World Bank, serta para peserta utusan Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dinas PMD Propinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia.

“Saya berterima kasih dan memberi apresiasi kepada seluruh aparat desa, terkhusus kepada para Sekdes dan Bendahara Desa selaku pengguna (user) aplikasi, karena atas kerja keras dan kekompakan mereka-lah sehingga hal tersebut dapat tercapai. Kedepan, kita berharap prestasi itu dapat lebih ditingkatkan”, pungkas Bahri. (Open Village SIPP DE)