ABM : Ranperda Pilkades Bisa Disahkan Meski Tanpa Permen

Wajo, MC – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa yang sebelumnya diajukan pemerintah kabupaten Wajo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi acuan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Wajo temukan titik terang untuk segera disahkan.

Akademisi hukum di Kabupaten Wajo, A Bau Mallarangeng mengungkap bahwa Ranperda itu bisa saja disahkan meski harus menunggu Peraturan Menteri (Permen).

Mantan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wajo ini menerangkan, bahwa, Permen pada dasarnya bukan sumber hukum bagi pembentukan Perda. Permen hanya sebuah aturan yang mengatur tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan saja, bukan sumber hukum untuk pembentukan Perda.

“Jadi,jika Ranperda tidak disahkan hanya karena menunggu Permen, itu menurut saya penafsiran yang keliru,” ungkap Mallarangeng di Sengkang, Jumat, 16/1.

Berbicara tentang Ranperda yang mengatur tentang Pilkades seperti yang diajukan Pemda Wajo. Dalam pasal Peraturan Pemerintah (PP) no 40 tahun 2014 Pasal 60 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan menteri (Permen).

“Jadi, dapat ditafsirkan bahwa Permen yang akan dibuat nantinya oleh kementerian terkait hanya terfokus pada peraturan tentang pemberhentian kepala desa, itupun hanya tentang pemberhentian kepala desa secara tidak wajar. Pasalnya, dalam Paragraf 5 pasal 54 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 sudah diterangkan tentang tata cara pemberhentian kepala desa berikut penjelasannya. Makanya saya katakan bahwa, jika Ranperda menunggu terbitnya Permen baru disahkan, saya rasa itu penafsiran keliru,” pungkas Mallarangeng kembali.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Permen pada dasarnya bukan merupakan bahagian dari sumber hukum pembentukan perda, akan tetapi hanya mengatur tentang petunjuk tekhnis, tidak ada bedanya dengan Peraturan Bupati dan seterusnya.

“Secara hierarki, yang disebut sumber hukum diantaranya ; Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) dan seterusnya, sedangkan Peraturan Menteri (Permen) hanya mengatur petunjuk tehnis. Jadi, tidak perlu menunggu Permen bila Ranperda sudah bisa disahkan, atau dengan kata lain, tidak ada konsekwensi hukum bilamana Perda ini ditetapkan meski tanpa Permen,” jelas Mallarangeng.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda Pilkades DPRD Kabupaten Wajo Sumardi Arifin mengungkap bahwa, Ranperda sebenarnya dari dulu telah dirampungkan pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wajo. Hanya saja, Pansus tidak ingin gegabah melakukan penetapan karena ingin membentuk Perda yang komplit dan sempurna.

“Kalau Ranperda bisa disahkan meski tanpa Permen, maka kami akan coba diskusikan ulang dalam Pansus. Dan bila ternyata Ranperda sudah bisa disahkan, kenapa harus ditunggu-tunggu lagi,” ungkap Sumardi.

Penulis : Nur Asri, SH