Ada yang Menarik dalam Pilkades, Ini Penjelasan Syamsul Bahri

Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri saat memberikan keterangan tentang proses pemilihan kepada Kapolres Wajo, Muhammad Guntur

Wajo, MC – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar di 108 desa 13 kecamatan di Kabupaten Wajo telah dilaksanakan, Kamis, 30 April kemarin.

Namun dalam pelaksanaan pemilihan di 108 desa 13 kecamatan ini terdapat beberapa kejadian menarik yang perlu untuk dicermati.

Seperti yang berhasil dihimpun MEDIA CELEBES baik secara langsung dilokasi maupun informasi yang diterima dari beberapa sumber seperti ; perolehan suara kandidat imbang di desa lagoari kecamatan Takkalalla, suara batal sebanyak 178 lembar di desa Makmur kecamatan Penrang, tumbangnya incumbent (petahana) dikecamatan Majauleng dan sebaliknya semua desa di kecamatan Bola dimenangkan oleh petahana (incumbent).

MEDIA CELEBES pada proses pemilihan ini juga menerima informasi bahwa salah satu desa di kecamatan Pitumpanua tepatnya desa Abbanderangnge sama halnya jika masyarakat tidak mengikuti proses pemilihan karena kedua yang masuk sebagai calon kepala desa masih dalam ikatan suami dan istri (pasutri).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo yang dimintai tanggapan tak menampik kejadian-kejadian itu. Menurutnya, itu menjadi bahagian dari dinamika Pilkades yang dilaksanakan di-108 desa 13 kecamatan di Wajo.

Namun demikian, kata Syamsul, semua itu tidak terlepas dari regulasi peraturan yang dipedomani dalam Pilkades, seperti perolehan suara imbang kandidat di desa Lagoari itu mengacuh pada Peraturan Daerah (Perda) no 1 tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan, pengangkatan pemberhentian dan masa jabatan kepala desa bahwa Pilkades hanya dilaksanakan sekali atau tidak diberlakukan pemilihan ulang laiknya Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) ataupun Pemilu Gubernur (Pilgub).

Adapun aturan secara tekhnis menyangkut penentuan pemenang suara imbang tersebut, itu diatur dalam Undang-uandang (UU) no 6 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 112 tahun 2015 tentang petunjuk tekhnis penghitungan suara. Penentuan pemenang atas perolehan suara imbang dilihat dari domisili/tempat tinggal masing-masing calon. Kandidat yang bertempat tinggal didusun yang paling banyak pemilihnya maka dia bisa ditetapkan sebagai pemenang Pilkades.

“Regulasinya seperti itu, sehingga untuk kasus yang terjadi di desa Lagoari, itu bisa diputuskan oleh PPKD dengan mengacuh pada aturan tadi. Kandidat yang bertempat tinggal pada dusun yang jumlah pemilihnya paling banyak bisa ditetapkan sebagai pemenang, meskipun perolehan suara dalam pemilihan imbang,” terang Ancu sapaan Syamsul Bahri.

Lebih lanjut Ancu menjelaskan bahwa untuk kasus suara batal yang terlalu banyak di desa makmur hingga mencapai 178 lembar, Dia menilai bahwa hal itu karena kesalahan pemilih melakukan pencoblosan. Harusnya, kertas suara sebelum dicoblos dibuka dengan baik dan tidak dalam kondisi terlipat.

“Tapi untuk menjaga agar hal itu tidak menjadi sengketa berkepanjangan, kemarin sudah dilakukan penghitungan ulang dan pengecekan ulang suara batal didesa itu, namun hasilnya tidak merubah perolehan suara dari para kandidat. Untuk desa Makmur, kayaknya petahana keos dalam pemilihan itu,” pungkas Ancu.

Sementara untuk kasus di kecamatan Majauleng, dimana banyak petahana di kecamatan itu kalah bersaing dengan penantangnya, Ancu kembali mengutarakan bahwa seperti itulah dinamika pemilihan. Tidak ada jaminan bagi siapapun termasuk incumbent untuk bisa lolos dan memenangkan pemilihan bila perolehan suara pesaingnya lebih tinggi atau lebih banyak dari-nya.

Begitupun sebaliknya, jika suara petahana lebih tinggi dibanding kandidat lainnya, maka yakin tidak akan ada yang bisa menganulir hasil perolehan suara. Seperti kasus yang terjadi di kecamatan Keera, hampir seluruh desa yang mengikuti pemilihan dimenangkan oleh para incumbent.

“Kalau untuk kasus ini, bisa menjadi pembuktian bahwa pelaksanaan Pilkades ini sama sekali tidak ada settingan khusus seperti yang dipresepsikan oleh beberapa kalangan sebelum proses dan tahapan Pilkades serentak ini dilaksanakan. Semua berjalan dengan fair tanpa adanya intervensi,” terang Ancu.

Tidak itu saja, Ancu juga menjelaskan informasi terkait kasus pemilihan yang terjadi di desa Abbanderange kecamatan Pitumpanua dimana didesa itu sama hal-nya jika proses pemilihan tidak dilakukan, mantan Sekcam Belawa ini menjelaskan bahwa semua itu dikembalikan kepada warga untuk menentukan pilihannya di bilik suara yang disiapkan oleh PPKD.

Meskipun dua kandidat calon kepala desa ditempat itu masih dalam ikatan suami istri (pasutri), namun itu menjadi hak masyarakat untuk menentukan pilihannya dibilik suara.

“Jadi, terserah pemilih siapa yang menurut hati nuraninya pantas untuk dipilih menjadi pemimpinnya didesa, meski kedua calon ini masih dalam ikatan suami dan istri namun yang menentukan pemenang adalah perolehan suara terbanyak hasil pemilihan,” terang Ancu.

Penulis : Nur Asri