Akademisi Nilai Ketua DPRD Wajo Lakukan Kebohongan Publik

“Bila Pernyataan YP Terkait Dana Perumahan Anggota DPRD Wajo Tidak Benar”

Wajo, MC – Pernyataan Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi (YP) terkait penggunaan dana perumahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh para anggota DPRD Wajo ditanggapi oleh akademisi hukum di Wajo.

A Bau Mallarangeng, salah seorang dosen ilmu hukum di Wajo menilai pernyataan legislator fraksi Golkar Wajo ini laiknya pisau tajam bermata dua.

Dia menjelaskan, jika pernyataan itu “benar” dan diyakini oleh Ketua DPRD Wajo bahwa dana perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Wajo tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, maka hal itu dapat diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang negara atau melanggar pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Begitupun sebaliknya, jika pernyataan (tentang dana perumahan) itu “tidak benar” atau terkesan dikarang oleh Ketua DPRD Wajo dengan maksud tertentu, maka Ketua DPRD Wajo (Yunus Panaungi, red) dinilai melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik kepada anggotanya sendiri.

“Kalau pernyataan Ketua DPRD Wajo ini benar, maka disinyalir penggunaan dana perumahan oleh anggota DPRD Wajo ini sebagai bentuk korupsi, menggunakan anggaran negara untuk memperkaya diri. Begitupun sebaliknya, jika tidak benar, maka Ketua DPRD Wajo dapat diduga melakukan kebohongan publik dan pencemaran nama baik,” ungkap Bau Mallarangeng di Sengkang, 26/2.

Ditambahkan, oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Wajo dua periode ini, seharusnya aparat penegak hukum melakukan penyelidikan.

“Ini kan sudah ada sinyal, Ketua DPRD Wajo mengeluarkan pernyataan. Itu sudah bisa dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk turun melakukan penyelidikan, terlebih pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Wajo itu disinyalir sebagai bentuk pelanggaran tindak pidana,” tandas Mallarangeng.

Seperti diketahui, perseteruan antara Ketua dan para Anggota DPRD Wajo sempat memanas dan menjadi polemik di beberapa media massa. Perseteruan itu dipicu masalah penguasaan kendaraan dinas (Randis) lingkup DPRD Wajo.

Perseteruan itu bahkan membuat beberapa komisi melakukan pengembalian Randis ke Sekretariat DPRD Wajo.

Informasi yang dihimpun dari salah seorang legislator Wajo, Ketua DPRD Wajo telah melakukan pertemuan dengan para anggota-nya untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Ketua DPRD Wajo menyampaikan kepada para anggota untuk menutup masalah tersebut agar tidak jadi polemik berkepanjangan,” ujar legislator yang namanya enggan dipublikasikan ini kepada mediacelebes.com, Rabu, 25/2 kemarin. (aci)