Akademisi Saran Pemkab Perjelas Larangan Guru Ikut Calon Kades

Wajo, MC – Kalangan akademisi di Kabupaten Wajo menyarankan pemerintah untuk memperjelas larangan kepada guru berstatus PNS untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, larangan itu harus diklasifikasikan karena profesi guru tidak hanya melekat pada seseorang yang bertugas memberikan pelajaran dalam kelas saja.

Namun, penyebutan “guru” sering pula dikenakan kepada para pengawas / penilik yang ditugaskan dalam lingkup Dinas Pendidikan.

“Kalau guru dalam kelas, itu sudah jelas. Tapi bagaimana dengan pengawas atau penilik sekolah, apakah kalangan ini juga ikut dilarang?,” ungkap Mallarangeng salah seorang akademisi hukum di Wajo,” Selasa, 17/2.

Ditambahkan, larangan kepada guru untuk mencalonkan diri dalam Pilkades pada dasarnya dapat diterima, terlebih kabupaten Wajo memang diakui alami kekurangan guru atau tenaga pengajar.

“Namun yang harus diperhatikan adalah, apakah pengawas yang notabene berasal dari kalangan guru ikut juga dilarang?, ataukah secara keseluruhan, semua PNS yang bertugas dan ditempatkan di lingkup Dinas Pendidikan tidak diperbolehkan ikut dalam pencalonan. Pemkab harus klasifikasikan hal ini agar nanti dalam proses pendaftaran calon tidak lagi ada yang bingung,” terang Mallarangeng.

Seperti diketahui, larangan bagi guru/tenaga pendidik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ikut mencalonkan diri menjadi penegasan Bupati Wajo A Burhanuddin Unru.

Mantan Sekda Wajo ini menilai Kabupaten Wajo kekurangan tanaga guru sebanyak 1600 orang. Sehingga, jika guru berlomba-lomba maju dan mencalonkan diri dalam Pilkades, maka kuota tenaga guru yang dimiliki daerah akan semakin berkurang.

Penulis : Nur Asri, SH