Akbar Faizal Dukung Kenaikan Anggaran BNN, PPATK, dan KPK

Akbar Politisi NasDem, Akbar Faizal

Jakarta, MC – Rapat Kerja antara Komisi Hukum, HAM dan Keamanan DPR dengan BNN, PPATK, KPK hari ini Selasa (15/9) membahas pagu anggaran indikatif masing-masing lembaga dalam RAPBN 2016.

Anggaran yang diajukan rerata lembaga negara mengalami kenaikan yang cukup fantastis. BNN dan PPATK mengajukan kenaikan anggaran antara 60%-180% untuk tahun 2016. Hanya KPK yang tidak mengajukan kenaikan anggaran yang fantastis.

Politisi NasDem Akbar Faizal menyambut baik rencana kenaikan anggaran ketiga lembaga negara tersebut. Sebab, menurutnya hal tersebut sejalan dengan tingginya target yang harus dicapai masing-masing lembaga di tahun-tahun kedepan.

Dia menyebut misalnya untuk anggaran BNN yang naik sekitar 60 persen dari APBN 2015. Kenaikan ini dinilai cukup tepat sebab BNN ditargetkan mampu merealisasikan program Indonesia bebas narkoba. Tidak tanggung-tanggu ukuran yang digunakan adalah penekanan prevalensi penyalahgunaan narkoba di bawah 2,5 persen.

Baginya, target ini tidak mudah untuk dilaksanakan oleh BNN. Terlepas bahwa BNN memperoleh WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) dalam penyerapan APBN 2014 dari BPK. Dia menilai penyerapan APBN tahun 2014 oleh BNN sangat baik yakni mencapai 95,63 persen dari total anggaran 2014.

“Untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 BNN wajib menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba. Karenanya, anggaran program pencegaran dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN) harus dalam porsi yang besar. Anggaran dari Rp. 899,2 milyar menjadi Rp. 1,42 triliun untuk BNN dirasa cukup” jelasnya seperti dalam rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Selasa, 15/9.

Sedangkan kenaikan terhadap anggaran PPATK, Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan II ini menaruh catatan khusus bagi lembaga analisis arus transaksi keuangan tersebut. Dia menekankan supaya kenaikan anggaran yang mencapai 180 persen tidak digunakan untuk membuat gedung baru untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).

Menurut dia, catatan yang diberikan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam surat No. S-841/MK.02/2014 tentang moratorium pembangunan gedung baru di tahun 2015.

Namun secara umum Akbar juga menyetujui usulan kenaikan anggaran PPATK. Terlebih status penyerapan anggaran tahun 2014 PPATK dianggap baik yakni 94,24 persen dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“PPATK mengalami kenaikan anggara dari Rp 71,3 miliar menjadi Rp 190 miliar. Saya mempertimbangan untuk menyetujui usulan aggaran PPATK dengan catatan menolak anggaran tambahan pembangunan gedung baru Pusdiklat. Tentu hal ini sesuai arahan Presiden dalam memoratorium pembangunan gedung baru di tahun 2015,” tuturnya.

Terhadap usulan anggaran yang diajukan KPK sebesar Rp. 901,1 miliar, politisi yang mantan jurnalis ini juga memberi sorotan khusus walaupun kenaikannya tidak terlalu fantanstis.

Akbar menggarisbawahi agar dengan pengajuan anggaran yang disampaikan KPK tetap harus meningkatkan kinerjanya.

Kenaikan anggaran KPK hanya Rp 2 miliar dari tahun 2015 yaitu Rp. 901.1 dari Rp. 898,91 milyar. Opini BPK atas KPK tahun 2015 juga Wajar Tanpa pengecualian, capaian kinerja KPK tergolong baik dan serapan anggaran tahun 2014 (sebesar) 89 persen.

“Atas dasar itu, saya mempertimbangkan untuk menyetujui usulan anggaran KPK,” tutupnya.

Sumber : Fraksi Nasdem DPR-RI