Akhir Jabatan, Legislator Wajo Rampungkan Empat Perda

Wajo, MC – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Wajo telah rampung dan ditetapkan menjadi Perda (Peraturan Daerah).

Penetapan ini dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Wajo, di Gedung DPRD Jl Rusa Sengkang, Sabtu, 30/8.

Kempat Perda yang ditetapkan ini antara lain ; Perda Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo tahun anggaran 2015, Perda Pengelolaan Usaha Ketenaga listrikan, Perda Pengelolaan Air Tanah dan Perda tentang Pengelolaan Jasa Konstruksi.

Rapat yang dipimpin oleh HM Yunus Panaungi, Ketua DPRD Wajo ini menjadi rapat terakhir bagi 35 anggota DPRD Wajo periode 2009-2014.

Hadir dalam rapat, Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda, Plt Sekda Wajo A Madukelleng Oddan, Kepala SKPD lingkup Pemkab Wajo dan beberapa undangan lain-nya.

Bupati Wajo A Burhanuddin Unru dalam sambutan-nya mengungkap terima kasih kepada para anggota DPRD Wajo atas perhatian, antusiasme dan saran konstruktif untuk kesempurnaan Ranperda hingga berhasil ditetapkan menjadi Perda.

“Tentu, saran dan masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik dimasa mendatang,” terang Burhanuddin.

Lebih lanjut Burhanuddin memaparkan bahwa, dengan ditetapkan Perda APBD 2015 ini, maka pemerintah telah mempunyai arah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Begitupula dengan penetapan Perda pengelolaan jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis. Jasa konstruksi yang hasil akhir-nya berupa bangunan fisik, khusus-nya dalam pembangunan sarana dan prasarana mendukung pertumbuhan dan perkembangan bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Selain itu, tambah-nya, jasa konstruksi pula mendukung tumbuh dan berkembang-nya industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

“Dan perlu kami sampaikan bahwa, dari empat Ranperda yang ditetapkan hari ini, Pengelolaan jasa konstruksi juga merupakan usul inisiatif DPRD Wajo, untuk itu, atas usul dan saran-nya dii-capkan terima kasih,” pungkas Burhanuddin.

Begitupula dengan Pengelolaan Usaha Ketenaga Listrikan yang diatur dalam Undang-undang no 30 tahun 2009 tentang kewenangan pemerintah dalam hal ketenagalistrikan yang pelaksanaan-nya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah merujuk pada aturan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketenagalistrikan khusus-nya menyangkut pengawasan bidang ketekhnikan.

“Oleh itu, dengan lahir-nya Perda ini, maka pemerintah memiliki payung hukum dalam pelaksanaan usaha ketenaga listrikan di Kabupaten Wajo,” terang Burhanuddin.

Sedangkan dalam pengelolaan air tanah, tambah-nya, diatur diatur jelas dalam Undang-undang no 7 tahun 2004 yang membenarkan pemerintah membentuk Perda.

“Dengan pembentukan Perda ini, maka, terbitlah regulasi dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pada bidang air tanah oleh pemerintah,” pungkas Bupati.

(Penulis : Nur Asri, SH)