Aktifkan BUMDes, Kepala Desa Jangan Rentenir

Penandatanganan MoU BNI Masuk DesaPenandatangan MoU BNI Masuk Desa oleh Kepala BPMPDK Wajo Syamsul Bahri yang disaksikan oleh Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru bersama CEO BNI Wilayah Makassar Slamet Jumantoro

Wajo, MC – Kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan Bank BNI Cabang Sengkang melalui program BNI Masuk Desa untuk pengembangan dan penguatan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satunya bertujuan untuk menekan dan menghindarkan aparat pemerintah dan masyarakat dari perbuatan riba.

Dengan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan BNI, maka peran aktif BUMDes sebagai lembaga desa yang bergerak pada bidang ekonomi akan lebih maksimal, terarah dan bermanfaat guna.

Setidaknya demikian penuturan Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru sesaat seusai melaunching program BNI Masuk Desa dan menandatangani kontrak kerjasama pemerintah daerah dengan pihak BNI Cabang Sengkang di Gedung GCC Sengkang, Kamis, 19/5.

“Itu manfaat yang bisa dipetik dari kerjasama ini, pemerintah desa mendapat pendampingan dari BNI, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat tanpa harus melakukan perbuatan riba. Pemerintah desa melalui lembaga yang dibentuk (BUMDes, red) bisa memberikan modal usaha kepada warga dengan cara yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada,” tutur Bupati.

“Bayangkan jika masyarakat meminjam modal melalui rentenir, itu bisa sampai 15 persen bunga. Beda jika warga meminjam modal dari lembaga BUMDes, bunganya pasti akan lebih rendah karena mendapat pendampingan dari BNI,” tambah Bupati.

Begitupula dengan kepala desa, sambungnya, diharap tidak melakukan perbuatan melanggar syariah dengan menjadi seorang rentenir. Alih-alih meminjamkan modal usaha kepada warga, namun pengembaliannya dengan syarat bunga mencekik.

“Itu tidak boleh terjadi, kepala desa jangan sama sekali menggunakan anggaran desa untuk menjadi seorang rentenir, akan lebih baik jika kepala desa mengalokasikan anggaran untuk BUMDes yang kemudian dikelola dan dipinjam modalkan kepada warga, jangan melalui tangan kepala desa langsung kepada warga. Jika itu dilakukan maka roda ekonomi masyarakat pasti akan bergerak dan peningkatan seperti yang diharap akan tercapai secara maksimal,” terang Bupati.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri diawal acara kembali mengungkap anggaran yang dikelola tiap desa di Wajo keseluruhan berjumlah 87 milyar Dana Desa dan 37 milyar lebih Alokasi Dana Desa.

Sejauh ini, kata Mantan Camat Bola ini, progress pencairan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut sudah 95 persen untuk tahap pertama.

“Itu alasan pembentukan BUMDes, agar menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk berinovasi dan kreatif melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang modal usahanya dialokasikan dari anggaran dana desa,” jelas Syamsul Bahri.

Hadir dalam acara ; Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Firdaus Perkesi, Camat, Kepala Desa bersama perangkat desa dan para pengurus BUMDes se Kabupaten Wajo. Setelah launching, acara dilanjutkan dengan sosialisasi BUMDes oleh pemateri dari BNI Wilayah Makassar. (SIPD/K)

(Tidak diperkenankan mencopy/menyalin sebahagian atau keseluruhan isi berita tanpa seizin redaksi, terima kasih)