Aktifkan Perangkat Desa, Kades Botto Ogah Simpan Dana

Kepala BPMPDK - Kades Botto Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri – Kades Botto, Ambo Asse

Wajo, MC – Kepala Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Ambo Asse mengaku enggan menggunakan, mengelola sendiri dan atau menyimpan dana yang dialokasikan pemerintah didesa-nya. Itu, kata Dia, sepenuhnya diserahkan kepada perangkat desa yang dipercayakan, yakni ; Sekretaris dan Bendahara Desa untuk mengatur dan memenej-nya secara administratif.

“Saya tidak pernah menyimpan dana yang memang seharusnya dipergunakan untuk desa, semua kami serahkan kepada perangkat desa yang dipercayakan untuk mengatur secara administratif, tidak sembarang digunakan apalagi untuk memenuhi kepentingan pribadi,” kata Asse (sapaan akrab) kepada MEDIACELEBES, di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Jumat, 22/7 lalu.

Dijelaskan, dengan tidak menggunakan dan atau menyimpan dana, akan menghidarkan dirinya dari tindak pelanggaran yang bisa saja menjerat keranah hukum. Baik tindakan yang disengaja maupun tanpa disengaja menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

“Oleh alasan itu sehingga kami serahkan kepada Sekretaris dan Bendahara untuk mengaturnya secara administratif, kami hanya mengkoordinir alur penggunaan dan pemanfaatan anggaran tersebut agar lebih terarah dan tepat sasaran seperti yang diamanahkan dalam undang-undang (UU),” papar Asse.

Sementara itu, Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri membenarkan pola yang diterapkan oleh Kades Botto dalam hal pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran desa. Pola itu, kata Ancu (sapaan akrab) adalah upaya yang dilakukan untuk mengaktifkan peran dan fungsi masing-masing perangkat desa.

Selain itu, pola terapan Kades Botto juga menjadi rem baginya untuk tidak terlibat dalam tindak pelanggaran, utamanya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi dan pelanggaran lainnya.

Semua fungsi dalam struktur pemerintah desa harus diaktifkan, khususnya peran perangkat desa sebagai elemen yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kepala Desa tidak perlu mengatur secara langsung dana yang dialokasikan oleh pemerintah, beri ruang kepada perangkat desa untuk mengaturnya agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya tindak pelanggaran. Cukup kepala desa mengkoordinir penggunaan dana dan tidak perlu semua dikerja oleh kepala desa sendiri,” saran Ancu. (Red/MC)