Alfamart Diperintahkan Buka Informasi Tentang Donasi Konsumen

Jakarta, MC – Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) mengabulkan untuk seluruhnya permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat terkait pengumpulan donasi konsumen yang dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui gerai toko Alfamart.

KIP RI menyatakan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai badan publik non pemerintah yang menerima sumbagan dari masyarakat dan informasi yang diminta bersifat terbuka untuk publik.

“Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Komisioner Dyah Aryani saat membacakan amar putusan Nomor: 011/III/KIP-PS-A/2016, seperti dalam rilisnya kepada MEDIACELEBES, Senin (19/12).

Dengan putusan tersebut, KIP RI mewajibkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk memberikan informasi yang diminta kepada Pemohon sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Sengekata informasi publik ini diajukan oleh Mustolih yang merupakan warga Tangerang Selatan sebagai Pemohon perseorangan. Mustolih mengajukan permohonan informasi hingga keberatan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk akhir tahun 2015 lalu namun tidak menerima jawaban yang memuaskan dari pemilik salah satu mini market terbesar di Indonesia dengan merk dagang Alfamart tersebut. Mustolih yang merasa hak informasinya diabaikan lalu mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat pada Maret 2016.

Majelis Komisioner Yhannu Setyawan saat membacakan putusannya menyatakan, meski berstatus perkumpulan berbadan hukum usaha yang berbentuk perseroan, namun PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk melakukan kegiatan di luar kegiatan usaha yakni mengumpulkan sumbangan dari masyarakat.

Dari sumbangan tersebut, berdasarkan SK Kementerian Sosial No. 22/HUK-PS/2016 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tengerang, sebesar 10% dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan.

Dengan demikian maka, kegiatan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk berupa penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan (donasi) pengelolaannya didanai atau bersumber dari sumbangan masyarakat sehingga yang bersangkutan dapat disebut sebagai badan publik non pemerintah yang wajib tunduk terhadap UU KIP.

Meski begitu, informasi yang harus dibuka oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk adalah hanya seputar kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan peyaluran sumbangan (donasi) dari masyarakat saja sebagaimana yang diminta oleh Pemohon Mustolih. Tidak termasuk informasi seputar aktivitas bisnis komersil perusahaan.

Pada putusan ini, Majelis Komisioner Evy Trisulo Dianasari memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dari dua majelis lainnya, Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan.

Evy menyatakan bahwa dalam persidangan, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tidak terbukti keuangannya bersumber dari sumbangan masyarakat sebagaimana keterangan Termohon dan AD/ART perusahaan. Bahwa terkait dengan adanya aktifitas Termohon melakukan penggalangan donasi konsumen melalu kasir dengan bantuan sistem informasi yang terintegrasi oleh komputer dapat mencatat penerimaan donasi konsumen merupakan aktifitas diluar aktifitas bisnis Termohon.

Hasil atau uang hasil aktifitas tersebut juga tidak termasuk modal yang di gunakan untuk aktifitas penunjang bisnis Termohon. Dengan demikian Termohon bukanlah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angaka 3 UU KIP.

Berikut informasi seputar pengumpulan donasi konsumen yang dilakukan oleh Alfamart yang diminta oleh Mustolih:

1. Salinan/copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan tim/panitia yang bertangungjawab terhadap kegiatan pengumpulan donasi uang dari konsumen/masyarakat/publik yang diterbitkan Alfamart melalui gerai Alfamart, sejak pertama kali diterbitkan berikut perubahan-perubahannya sampai 2015.

2. Salinan/copy proposal izin pengajuan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan donasi uang kepada masyarakat/konsumen melalui gerai Alfamart yang diajukan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK kepada Menteri Sosial dan/atau Dinas Sosial, sejak pertama kali diajukan berikut pengajuan perpanjangan sampai 2015.

3. Salinan/copy Standar Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan penyaluran serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sumbangan donasi uang dari konsumen/masyarakat/publik kepada PT Sumber Alfaria Trijaya TBK melalui gerai Alfamart.

4. Salinan/copy Legalitas izin pengumpulan sumbangan donasi uang konsumen Alfamart dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial dari pertama kali dijalankan sampai dengan 2015 termasuk perubahan-perubahannya.

5. Salinan Anggaran Dasar PT Sumber Alfaria Trijaya TBK berikut perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.

6. Salinan/copy Laporan Keuangan pengumpulan donasi uang dari konsumen/masyarakat/publik kepada Alfamart dari mulai kegiatan tersebut dijalankan sampai Tahun 2015, yang telah diaudit oleh akuntan publik.

7. Salinan/copy Laporan Penggunaan dan Realisasi Program penyaluran sumbangan donasi uang dari konsumen Alfamart yang dilakukan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015.

8. Salinan/copy jumlah dan nama-nama penerima manfaat baik perseorangan/badan/organisasi/komunitas atas kegiatan penyaluran donasi uang konsumen Alfamart, sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015.

9. Salinan/copy Memmorandum of Understanding (MoU) dan Kontrak Kerjasama antara PT Sumber Alfaria Trijaya TBK dengan Yayasan/Lembaga/Badan/Instansi pemerintah/pihak ketiga/mitra terkait dengan aspek berbagai kegiatan, penyaluran dan pendayagunaan donasi uang dari konsumen Alfamart sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015.

10. Salinan/copy pengumuman laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan penyaluran donasi uang dari konsumen Alfamart yang pernah diterbitkan/dipublikasikan di media massa baik lokal maupun nasional (cetak, elektronik dan/atau online) sejak kegiatan tersebut doka;amlam sampai 2015.

11. Salinan/copy Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengumpulan donasi konsumen Alfamart, dari PT Sumber Alfaria Trijaya TBK kepada Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial sejak kegiatan tersebut dijalankan sampai 2015.

Sumber : Komisi Informasi Pusat RI