Amankan Proyek Negara, Pemda – Kejaksaan Baku Gandeng Bentuk Tim Pengawal (TP4D)

LOGO-KEJAKSAAN-TERBARU Gambar Logo Kejaksaan

Wajo, MC Pemerintah Kabupaten Wajo bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sengkang menggelar sosialisasi pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi, di Aula Sipakatau Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo, Selasa, 1/3.

Dalam sambutannya (klik Sambutan Bupati Wajo), Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru mengungkap bahwa pembentukan TP4D bermuara pada upaya pemerintah untuk menciptakan iklim kerja yang sehat, bersih, bermartabat dan berwibawa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pembentukan TP4D ini sendiri, kata Bupati, diinisiasi oleh Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Sengkang (Transiswara Adhi, red) bersama Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Sengkang.

Diketahui bahwa, pembentukan TP4D merupakan implementasi pengarahan Presiden RI kepada para Gubernur, Kapolda dan Kajati yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung RI dengan instruksi nomor ; 001/A/JA/110/2015.

“Hal ini dilakukan menyusul rendahnya serapan anggaran pembangunan ditingkat pemerintah daerah karena munculnya kesan takut dan khawatir dalam melaksanakan kegiatan pembangunan,” kata Bupati mengulas arahan Presiden RI.

Logo-Kabupaten-Wajo (Ketgam : Gambar Logo Kabupaten Wajo)

“Oleh hadirnya TP4D nanti, maka diimbau kepada para panitia pengadaan barang dan jasa, PPK dan Pengguna Anggaran untuk tidak merasa takut atau khawatir dalam penggunaan anggaran, sepanjang proses yang dilakukan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” sambung Bupati.

Lanjut, Bupati penyandang Satya Lancana Karya Kebaktian Sosial tingkat Nasional ini menuturkan bahwa hadirnya TP4D nantinya akan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dari awal.

Sehingga, jika terjadi indikasi kesalahan atau kekeliruan atau bahkan kerugian negara maka diharapkan inspektorat daerah lebih awal melakukan asistensi atau pendampingan terhadap SKPD yang melaksanakan kegiatan atau program tersebut.

“Untuk itu saya perintahkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Wajo beserta seluruh jajarannya untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan peranannya dalam pengawasan dan pendampingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan program SKPD sekaligus menjalin sinergitas yang lebih intens dengan TP4D Kejaksaan Negeri Sengkang,” tegas Bupati.

Begitupula kepada TP4D, harap Bupati, agar kiranya dapat mengawal dan mengamankan serta mendukung keberhasilan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasif.

Bupati Wajo (Ketgam : Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru)

“Kami juga berharap kepada TP4D memberikan penerangan hukum dilingkungan instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara/daerah serta memberikan bimbingan bahkan pendapat hukum (legal opinion) kepada pelaksana kegiatan di lapangan,” ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Greafik, LTK, SH (Kasi Intel Kejari Sengkang) mengungkap bahwa pembentukan TP4D dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara atau yang dikenal sebagai bentuk tindak pidana korupsi.

Defenisi Korupsi ini sendiri, ulas Greafik, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomro 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidan Korupsi.

“Defenisi pasal tersebut memuat unsur-unsur secara melawan hukum seperti memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara,” jelas Greafik.

Bitmap in Struktur Organisasi.cdr (Ketgam : Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi, SH. M.Hum

Lanjut dijelaskan bahwa faktor yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi adalah banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang, serta banyak prosedur lelang yang harus diikuti.

Proses pengadaan ini walaupun tercium adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun dalam pembuktiannya sangat sulit karena sistem administrasi dari pemberian dan penerimaan pekerjaan ini sangat rapi.

“Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan proses terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa, sehingga dalam pelaksanaannya mendapat pengawasan dari masyarakat (KPK : 2007),” ulas Greafik.

Oleh latar belakang itu maka, selain untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi-nya, Kejaksaan juga berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui instrument penerangan dan penyuluhan hukum.

“Termasuk diantaranya dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor ; 38 Tahun 2005 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2015 dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia,” terang Greafik. (SIPD)

Sumber Data : Sambutan Bupati Wajo dan Laporan Ketua Panitia Pelaksana TP4D