APBN 2016 Untuk Daerah 770 Triliun, Akbar Faizal Dorong KPK Bersinergi

akbar-faizal-disingkirkan-dari-mkd-dpr-surat-ditandatangani-fahri-hamzah-198080-1 Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal (Foto : Int)

Jakarta, MC – Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan mengedepankan sinergi dengan institusi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan KPK di gedung DPR, Rabu (27/1/2016), wakil rakyat kelahiran Sulsel ini menyoroti belum optimalnya sinergi antara KPK dengan aparat penegak hukum di daerah.

“Data penanganan perkara korupsi oleh KPK dari tahun 2004 sampai akhir 2015 berjumlah 433 perkara. Sebanyak 202 perkara (46,65%) berada di pemerintah pusat, sisanya lebih banyak di daerah dengan 231 perkara (53,35%). Lebih banyak penanganan perkara KPK yang berada di daerah, padahal anggaran dan SDM KPK terbatas. Mengapa Polisi dan Jaksa sebagai institusi resmi negara tidak diberdayakan?,” ujar pria penyuka masakan Kapurung ini.

Mantan anggota MKD ini menilai, polisi dan jaksa harus mulai diberikan kepercayaan karena bagaimanapun KPK tidak akan mampu mencover seluruh kasus dengan luas wilayah Indonesia seperti ini. “KPK selalu mengeluh kekurangan penyidik, kekurangan anggaran. Anda boleh tidak suka, tetapi mereka adalah perwakilan negara,” tegas mantan wartawan ini.

Akbar menganalisis, dari 2.095 triliun belanja negara dalam APBN 2016, sebanyak 770 triliun diperuntukkan bagi pemerintah daerah melalui alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Besarnya dana ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai bocor karena dikorupsi.

“Sungguh-sungguh saya mendukung anda-anda sekalian, segenap pimpinan dan jajaran KPK. Semoga KPK edisi IV ini bisa membuat bangsa ini tersenyum. Korupsi di Indonesia menyusut, tetapi institusi negaranya terselamatkan karena pemberantasan korupsi dilaksanakan secara arif,” tutup Akbar.

Sumber : Siaran Pers Akbar Faizal