Atasi Defisit Dana BPJSK, DPR: Ambil Setengah Cukai Rokok!

AMELIA ANGGRAINI Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini

Jakarta, MC – Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini memiliki target tersendiri dari Panja Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) di DPR.

Dia menargetkan dalam Panja nanti hasilnya mengarah pada rumusan regulasi baru yang mengatur sejumlah persoalan BPJSK di lapangan.

“Saya, dalam Panja, akan memberikan masukan dan referensi kepada pemerintah, terutama di masalah pendataan, pelayanan dan termasuk besaran iuran, itu semua harus dibereskan dulu,” kata Amelia saat dihubungi, baru-baru ini.

Amel menganggap wajar klaim defisit yang dialami BPJSK akibat selisih antara penerimaan iuran dan pengeluaran klaim kesehatan. Menurutnya, selisih yang lumayan besar antara penerimaan dengan pengeluaran terjadi karena belum satu tahun BPJSK berlaku. Selain itu BPJSK yang merupakan lembaga baru ini diharuskan mengurus sekian banyak penduduk miskin di Indonesia, tentu tidak mudah.

“Defisit yang dialami salah satu sebabnya adalah karena pendataan kepesertan BPJSK terus menerus bertambah. Tetapi tidak diiringi premi yang cukup untuk meng-cover semua itu,” jelasnya.

Legislator NasDem dari Dapil Jateng VII ini juga mengusulkan jalan keluar agar BPJSK dapat memiliki dana yang mencukupi. Menurutnya, salah satu jalan keluar tersebut adalah dengan mengajukan usulan agar 50 persen cukai rokok yang setiap tahunnya sebesar 170 triliun itu di peruntukkan untuk BPJSK Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dana tersebut nantinya dapat digunakan memperbaiki fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Amel menyebutkan sejumlah negara lain juga melakukan hal yang sama, di mana cukai rokok diperuntukan untuk sektor kesehatan.

“Di dunia international, dana cukai rokok 50 persen dikembalikan pada anggaran kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan dengan dibantu dorongan dari semua pihak, kajian saya tersebut dapat diterima,” harapnya.

Amel menambahkan, untuk dapat memaksimalkan pelayanan BPJSK setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar 72 triliun per tahun. Jika seluruh rakyat digratiskan berobat maka strategi sumber pendanaan yang cukup efektif salah satunya meminta 50 persen hasil cukai rokok untuk membiayai BPJS. “Karena hasil cukai rokok ini per-tahun bukup besar yaitu sekitar 170 T,” ujarnya.

Menanggapi permintaan BPJS Kesehatan agar ada kenaikan iuran premi peserta PBI dan non-PBI karena alasan defisit anggaran, Amel mengatakan, “Usulan tersebut tak jadi soal. Yang penting arah tujuannya demi memaksimalkan pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan. BPJSK tidak dibenarkan menarik keuntungan, itu yang harus digarisbawahi. Karena BPJSK bukan perusahaan asuransi komersial,” pungkasnya. (red)

Sumber : Fraksi NasDem DPR-RI