Bahas Ranperda Pilkades, DPRD Wajo Serap Pendapat Masyarakat

Wajo, MC – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Pilkades) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo saat ini tengah dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Wajo.

Untuk menyempurnakan isi dan makna Ranperda tersebut, DRPD Wajo melalui Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk menghadirkan para elemen masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam dengar pendapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo, Sabtu, 1/11.

Sumardi Arifin Ketua Pansus Ranperda mengatakan bahwa pertemuan yang dilaksanakan itu merupakan wujud keterlibatan masyarakat terhadap perumusan Ranperda yang mana bertujuan untuk mendengar dan menginventarisir masukan-masukan secara langsung dari para masyarakat.

Pertemuan itu pula, lanjutnya, dimaksudkan untuk mengakomodir pendapat, baik itu terkait dengan penulisan, pemaknaan maupun tentang regulasi-regulasi yang dianggap perlu dan sejalan dengan asas-asas lahirnya sebuah produk hukum.

“Namun demikian, pertemuan itu bukan berarti bahwa semua masukan harus diterapkan dalam Ranperda. Inventarisasi yang dilaksanakan ini akan diadopsi dan menjadi pertimbangan dan akan dikonsultasikan ke tingkat propinsi dan pusat sebelum ditetapkan menjadi Perda,” pungkas Sumardi.

Hal sama juga diutarakan oleh Baso Oddang, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Wajo. Dia mengungkap bahwa dalam proses pembahasan, Pansus juga akan turun menggali saran dan pendapat dari masyarakat secara langsung di tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, pembahasan Ranperda ini menjadi perlu karena merupakan hal mendesak untuk dilaksanakan.

“Hampir semua desa di Kabupaten Wajo telah dan akan berakhir masa jabatannya sehingga pembahasan Ranperda tentang Pilkades ini menjadi penting. Ini menyangkut tentang pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa sehingga pembahasan dan penetapan Ranperda menjadi Perda ini harus diselesaikan dalam waktu dekat ini,” terang Baso Oddang.

Sementara itu, A Bau Mallarangeng salah seorang Akademisi di Kabupaten dalam pertemuan menyarankan agar dalam pembahasan Ranperda tetap kedepankan asas-asas pembentukan Perda dan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku diatasnya.

Mallarangeng juga menyarankan agar dalam penyusunan dan penetapan Ranperda, Pansus memperhatikan penggunaan bahasa dan kalimat serta memiliki makna yang jelas.

“Perda yang dibuat harus jelas dan tidak multi tafsir, produk hukum adalah acuan, untuk itu diharap Perda ini melahirkan aturan yang menyelesaikan permasalahan dan tidak menimbulkan konflik ditengah masyarakat,” saran Mallarangeng.

(Penulis : Nur Asri, SH)