Berikut Isi Sambutan Bupati Wajo Terkait LKPj APBD Tahun 2013

Wajo, MC – Bupati Wajo A Burhanuddin Unru menilai realisasi anggaran pemerintah dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2013 menempatkan pos belanja modal, belanja barang dan jasa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan hak dasar masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan lebih besar dibanding belanja rutin pemerintah.

Hal itu tergambar dari pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan sebesar Rp 92 525 984 706,00 mampu terealisasi sebesar Rp 88 535 670 518,00 atau sekitar 95.68 persen

Bupati Wajo A Burhanuddin Unru memaparkan hal tersebut saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2013 dalam Rapat Paripurna DPRD Wajo, di Gedung DPRD Wajo, Selasa 6/5.

Selain Pembiayaan Daerah, APBD tahun 2013 ini juga tergambar dari ;
Pendapatan Daerah yang ditarget sebesar Rp 857 Milyar lebih dapat terealisasi hingga akhir tahun 2013 sebesar Rp 1.1 Trilyun lebih atau sekitar 118.84 persen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget sebesar Rp 61 162 686 618,00
dapat terealisasi sebesar Rp 70 335 694 882,00 atau sebesar 115 persen PAD yang berasal dari masing-masing Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Sementara untuk Dana Perimbangan meliputi dana perimbangan bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggarkan sebesar Rp 665 547 719 568,00 dapat terealisasi sebesar Rp 785 687 626 369,00 atau sebesar 118 persen.

“Semua penerimaan dana perimbangan ini atas dasar formalisasi bagi hasil yang telah ditetapkan dengan kemampuan optimal pemungutan yang dilaukan didaerah serta intensitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat,” jelas Bupati.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Khusus Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dianggarkan sebesar Rp 130 941 946 706,00 dan tealisasi sebesar Rp 163 186 203 406,00 atau sekitar 124,62 persen.

Sedangkan untuk Belanja Langsung yang terdiri atas ;Belanja Tidak Langsung meliputi : Belanja Pegawai yang direncanakan sebesar Rp 463 895 857 057,00 terealisasi sebesar Rp 487 780 157 226, 00 atau sekitar 105 persen. Belanja Bunga yang direncanakan Rp 131 901 700 030,00 dapat terealisasi sebanyak Rp 104 359 348 000,- atau sebesar atau sebesar 79,12 persen.

Belanja Hibah yang direncanakan sebesar Rp 8 107 997 000,00 dengan realisasi sebesar Rp 41 154 718 783,00 atau sebesar 507,58 persen. Belanja bantuan sosial yang direncanakan sebear Rp 1 927 770 000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2 810 346 000,00 atau sekitar 145.81 persen.

Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar 24 759 445 550,00 terealisasi sebesar Rp 29 802 775 000,00 atau sekitar 120.41 persen. Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp 1 300 000 000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1 928 908 038,00 atau sekitar 148.31 persen.

“Sedang untuk Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 30 462 684 150,00 terealisasi sebesar Rp 28 549 445 389,00 atau sebesar 93.72 persen. Belanja barang dan jasa yang direncanakan sebesar Rp 148 907 887 000,- terealisasi sebesar Rp 182 947 065 000,00 atau sekitar 122.80 persen, serta Belanja Modal yang direncakan sebesar Rp 336 258 501 293 000,- dengan realisasi sebesar Rp 174 538 991 092,- atau sekitar 73.88 persen,” terang Bupati.Sumber Data : Sambutan Bupati Wajo. (aci)