Berpayung Hukum, Perusahaan Wajib Terima Dua Persen Penyandang Disabilitas

IMG_55121Choirul Muna

Jakarta, MC – Legislator di Senayan akhirnya sampai pada kesimpulan untuk segera mensahkan Undang Undang Penyandang Disabilitas menggantikan UU Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997.

Apabila rancangan UU yang telah ditunggu sejak reformasi ini sudah sah maka penyandang disabilitas di Indonesia akan segera menikmati sejumlah fasilitas afirmatif. Diantaranya adalah kewajiban perusahaan untuk menerima pekerja penyandang disabilitas sebesar 2 persen.

Anggota Panitia Kerja RUU Penyandang Disabilitas Fraksi NasDem Choirul Muna mengatakan, RUU ini sedang tahap finalisasi dan akan segera masuk dalam rapat paripurna terdekat.

“Sekarang tinggal finalisasi. UU Disablitas akan segera diparipurnakan, karena sudah mendesak,” jelasnya saat ditemui sebelum sidang paripurna DPR, Kamis, 17 Maret 2016.

Dia menegaskan bahwa usulan agar perusahaan menerima minimal 2% pekerja penyandang disabilitas nantinya akan diikuti dengan sejumlah insentif bagi yang melaksanakan. Namun panitia kerja belum bulat memutuskan insentif yang layak diberikan pemerintah kepada perusahaan. Ada yang mengusulkan insentif pajak namun ada pula yang mengusulkan dalam bentuk lain.

“Bagimana kita merangsang perusahaan untuk bisa menerima 2%, dan perusahaan tersebut akan mendapatkan reward dari pemerintah. Kemarin diusulkan ada pengurangan pajak, kita tidak mau. Jangan pengurangan pajak, karena akan mengurangi pendapatan nasional nanti,” paparnya.

Setelah RUU Penyandang Disabilitas resmi menjadi UU, nantinya akan ada Komisi Nasional Disabilitas Indonesia yang kurang lebih akan berfungsi sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan serta komisi nasional lainnya.

“Maksimal di pertengahan masa sidang akan datang (sah menjadi UU). Pemerintah mendukung juga DPR sangat mendukung,” pungkasnya.

Sumber : Fraksi NasDem DPR-RI