Berpolitik, Panwaslu Minta Kepala Daerah Beri Teguran

Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng (int)

Wajo, MC – Aparatur Sipil Negara (ASN) ditekankan untuk bersikap netral dalam momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2018 – 2019 mendatang.

Bahkan, untuk menjaga agar ASN tidak terkontaminasi politik, pemerintah melalui Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor ; B/71/M.SM.00.00/2017 menggariskan batasan – batasan yang tidak boleh dilanggar.

Meski dari hasil pengamatan yang dilakukan, tak sedikit diantara ASN menilai aturan tersebut terlalu mengekang dan berharap kepada pemerintah agar memberi ruang kepada PNS (pegawai negeri sipil) untuk menentukan sikap, memilih dan dipilih selaku warga negara indonesia yang memiliki hak politik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berdemokrasi.

“Aturan memang harus dipatuhi, namun yang perlu menjadi perhatian adalah PNS juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam memontum tersebut”, ungkap seorang PNS yang namanya enggan disebut.

Selain pembatasan kepada ASN, Menpan RB juga memberikan kewenangan kepada para kepala daerah dan atau pelaksana tugas penjabat pembina kepegawaian untuk mensosialisasikan aturan tersebut, menciptakan iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.

Kepala daerah atau pelaksana tugas penjabat pembina kepegawaian diminta untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, serta mengambil tindakan dengan cara melaporkan dan mengkoordinasikan kepada badan/panitia pengawas pemilu secara berjenjang berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan Surat Menpan RB, Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng berharap kepada ASN untuk mematuhi aturan dan meminta kepada kepala daerah atau pelaksana tugas penjabat pembina kepegawaian memberi teguran kepada ASN yang enggan melaksanakan aturan.

“Kita harapkan ASN patuh kepada aturan Menpan RB dan sebaiknya pembina kepegawaian memberikan teguran kepada ASN yang tidak mau melaksanakan aturan”, ujarnya melalui ponsel, Senin 15 Januari 2018.

Kanan ; Kepala BKPSDM Wajo, H Amiruddin A (int)

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Wajo, H Amiruddin A menjelaskan bahwa netralitas ASN dibutuhkan dalam rangka menghindari terjadinya conflic of interest dalam memberikan pelayanan publik.

“ASN diharapkan tetap fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, netralitas ASN merupakan implementasi dari UU No. 5 tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 53 tahun 2010 dan PP No. 11 Tahun 2017”, jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap bahwa pada dasarnya kepala desa dan perangkat desa bukan merupakan ASN, namun komponen ini adalah pejabat publik yang memiliki posisi sentral dalam hal pelayanan masyarakat.

Terkait dengan politik, aparat pemerintah desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa setiap Kepala Desa dilarang; menjadi pengurus parpol; dan dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu/pilkada.

Kepala Dinas PMD Wajo, Syamsul Bahri (int)

“Akan lebih baik jika kepala desa bersama perangkat desa fokus melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, terlebih saat ini banyak hal penting dan mendesak untuk segera diselesaikan sesuai regulasi yang ada”, ujar Bahri.

Lanjut ditambahkan agar seluruh kepala desa tetap bersatu padu mewujudkan visi Bupati Wajo dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ia berharap kepala desa tetap sejalan dengan pemerintah daerah.

“Kami berharap kepada para kepala desa untuk tetap fokus dan sejalan dengan arah kebijakan Bupati, utamanya dalam hal penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan desa”, papar Bahri.

Surat Menpan RB ditetapkan di Jakarta dan diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017. Surat ini ditandatangani oleh Menteri Pembardayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Nur yang ditembuskan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI. (MC)