Besok, Jumlah Desa di Wajo Bertambah

Banner Head SIPD 1

Kepala BPMPDK Wajo - Syamsul BahriKepala BPMPDK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Sebanyak 14 desa yang baru dimekarkan di-kecamatan Pitumpanua dan Pammana akan didefenitifkan oleh Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru, Sabtu, 24/10 besok. Peresmian desa ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati di halaman Kantor Kecamatan Pitumpanua.

Dengan demikian, dari 128 desa di kabupaten Wajo sebelumnya, akan bertambah menjadi menjadi 142 desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap bahwa pemekaran desa ini mengacuh pada Peraturan Daerah (Perda) no 1 dan 2 tahun 2013 tentang pembentukan desa (13 desa di kecamatan Pitumpanua dan 1 desa di kecamatan Pammana) serta Peraturan Bupati no 41 dan 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan Perda no 1 dan 2 tahun 2013.

“Sebenarnya pemekaran desa ini telah di-Perda-kan sejak tahun 2013 lalu, hanya saja baru sempat dilaksanakan pada tahun 2015 ini, itu karena desa yang dimekarkan harus memenuhi beberapa indikator pemekaran berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Syamsul Bahri di Ruang Kerja-nya, Jumat, 23/10.

Dikatakan bahwa peresmian desa pasca pemekaran dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan menunjukkan bahwa desa yang bersangkutan ini adalah desa defenitif.

“Disamping itu, peresmian desa baru juga sebagai wujud implementasi dari penetapan nomor kode desa yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri (Kemendagri),” ujar Ancu (sapaan Syamsul Bahri).

Lanjut, mantan Camat Bola ini mengutarakan, setelah desa baru ini diresmikan dan statusnya defenitif, maka pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru kemudian melantik penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa ini direkrut dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Masa jabatan dari para penjabat ini-pun berlaku hingga terpilih kepala desa yang defenitif dan atau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

“Mereka (penjabat kepala desa, red) memiliki wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mempersiapkan pembentukan BPD (Badan Permusyawatan Desa), mempersiapkan pemilihan kepala desa dan beberapa tugas lainya menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat ditingkat desa,” pungkas Ancu.

Penulis : Nur Asri

Banner Head SIPD 1