Bila Diundur, Gubernur Bisa Jabat Bupati Wajo

Wajo, MC – Penunjukan karateker (penjabat sementara) untuk mengisi masa jabatan bilamana terjadi pengunduran jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dalam sebuah daerah, tidak mesti harus dilakukan.

Menurut, A Bau Mallarangeng, pakar hukum di Wajo, bilamasaperiode seorang Bupati telah berakhir, maka Gubernur dalam hal ini bisa menjabat selaku Bupati hingga pelantikan dilaksanakan.

Ketua Panwaslu Wajo mengatakan, berdasarkan hukum tata negara, hal itu di-namakan dengan teori pelimpahan kekuasaan atau kewenangan melekat (freis ermessen) pada seorang Gubernur.

“Jadi, tidak ada kekosongan jabatan Bupati dan tidak mesti harus menunjuk karateker. Bila terjadi pengunduran jadwal, Gubernur bisamenjabat sebagai Bupati hingga pelantikan dilaksanakan. Begitupulahal-nya dengan Gubernur, Mendagri bisa menjabat sebagai Gubernur sampai masa pelantikan dilaksanakan,” terang Bau Mallarangeng, Sabtu, 11-1.

Kabag Humas dan Protokol Wajo, Hasri AS membenarkan hal itu, menurut-nya, pelantikan dan pengisian masa jabatan diatur jelas dalam hukum tata negara.

Namun secara terperinci, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 35 tahun 2013tentang tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

“Ya kita lihat saja nanti karena pelantikan mengalami pengunduran, kita estimasi tanggal 15 februari 2014 baru bisa dilaksanakan, jadi ada selang waktu antara masa akhir jabatan dan pelantikan sehingga dikembalikan kepada Gubernur, apakah melakukan penunjukan pejabat sementara ataukah melimpahkan kewenangan jabatan kepada diri-nya selama selang waktu tersebut. Namun, kalaupun ituterjadi,biasanya Gubernur menunjuk pelaksanaharian selama masa tunggu pelantikan,” pungkas Hasri. (aci)