BPK Temukan Penyimpangan Keuangan, KPK Diminta Berbenah

Akbar-Faisal.-615x310 Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal (Foto : Int)

Jakarta, MC – Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal menyoroti adanya beberapa penyimpangan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I tahun 2015.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan KPK yang dihadiri lima pimpinan yang baru tersebut, Akbar menyesalkan adanya temuan di komisi anti rasuah itu karena menyangkut pertanggungjawaban keuangan.

“BPK menyebutkan beberapa kesalahan pembebanan anggaran yang berulang sebesar Rp 1,1 Miliar pada anggara belanja medical check up, belanja operasional deputi INDA yang tidak dilengkap bukti pengeluaran sebesar Rp.790 juta, pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak memadai oleh pimpinan dan pegawai KPK sebesar Rp 733 juta dan Rp. 1,9 Miliar, serta keterlambatan penyetoran PNBP Gratifikasi kepada Kas Negara senilai Rp. 900 juta,” ungkap mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 ini di gedung DPR, Rabu (27/1).

Akbar menyebutkan, BPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh internal KPK. Rekomendasi itu diantaranya, meminta KPK agar lebih cermat dalam menentukan klasifikasi belanja pada saat pengusulan anggaran atas Belanja Medical Check-Up, Mengingatkan PPK agar lebih cermat dalam mernpertanggungjawabkan belanja operasional dan perjalanan dinas, serta merevisi SOP Pengelolaan Barang/Uang Gratifikasi antara lain terkait batasan waktu penyerahan SK Penetapan Gratifikasi dari Direktorat Gratifikasi kepada Bendahara Penerimaan.

“Sebagai lembaga yang dianggap paling bersih, menjalankan peran trigger mechanism dan sebagai institusi percontohan bagi lembaga negara lainnya, seharusnya temuan BPK seperti ini tidak boleh terjadi karena sangat memalukan bagi lembaga sekelas KPK. Apa bedanya dengan lembaga lainnya karena temuan seperti ini juga banyak terjadi. Oleh karena itu, ke depan temuan seperti ini tidak boleh terjadi di KPK,” tutup legislator alumnus UNM ini.

Sumber : Siaran Pers Akbar Faizal