BPMPDK Imbau Kepala Desa Tidak Lakukan Kesalahan Terkait Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran

Kepala BPMPDK Wajo - Syamsul Bahri1 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengimbau Kepala Desa untuk lebih teliti dan cermat dalam mengelola dan menggunakan anggaran desa.

Jangan sampai, kata Dia, pengelolaan dan penggunaan anggaran tersebut alami kesalahan sehingga menyeret kepala desa ke-ranah hukum.

Mantan Camat Bola ini menilai, jika kepala desa alami kesalahan dan atau tersandung kasus hukum, maka tak satupun yang bisa menolong, kecuali diri-pribadi kepala desa sendiri.

“Bahkan mungkin Bupati/Kepala Daerah tidak bisa menolong kepala desa yang melakukan kesalahan. Itu makanya disampaikan kepada kepala desa agar dalam pelaksanaan program dan atau melakukan pertanggungjawaban agar kiranya merujuk para regulasi yang ada, perbaiki administrasi dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran,” ujar Ancu (sapaan Syamsul Bahri) dihadapan ratusan Kepala Desa dan Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se Kabupaten Wajo di Gedung BBC Sengkang, Selasa, 15/12.

Lanjut, Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kabupaten Wajo ini menjelaskan bahwa konsentrasi publik terhadap perkembangan pembangunan dan pelaksanaan pemerintah ditingkat desa saat ini cukup besar. Tak sedikit diantaranya ingin turut andil dan mengambil peran dalam dinamika tersebut.

“Oleh kondisi itu, diharap kepada seluruh kepala desa bersama perangkat-nya memanfaatkan peluang itu, jika ada lembaga yang ingin melaksanakan pelatihan, maka sebaiknya kepala desa ikut serta, atau paling tidak mengutus perangkat-nya untuk hadir dalam kegiatan itu. Misalkan saja, kegiatan itu dilaksanakan oleh dinas pengelola keuangan daerah (DPKD), inspektorat daerah, dan atau lembaga lain yang ingin mengaktualisasikan diri dan berperan aktif terhadap pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, maka sebaiknya pemerintah desa ikut dalam kegiatan itu. BPMPDK dalam hal ini selaku lembaga pelaksana tekhnis siap memfasilitasi,” terang Ancu.

Tidak hanya itu, Syamsul Bahri juga menyampaikan kepada kepala desa agar segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun 2016 mendatang. Pendapatan desa yang berasal dari beberapa sumber penganggaran sudah dipersiapkan sehingga memungkinkan bagi desa untuk melaksanakan program kegiatannya pada tahun berkenaan secepat mungkin.

“Seperti dana desa, itu sudah dipersiapkan dan disusun oleh pemerintah tingkat kabupaten. Besarannya sudah ditetapkan, sisa menunggu Peraturan Bupati untuk dialokasi ke desa. Tahun 2016 mendatang, Kabupaten Wajo mendapatan pagu anggaran dari pemerintah pusat sebanyak 87 milyar lebih atau meningkat 100 persen lebih dari tahun 2015 ini dengan nilai rata-rata tiap desa sebanyak 590 juta hingga 640 juta,” jelas Ancu.

Penulis : Nur Asri