BPMPDK Intens Lakukan Monitor dan Evaluasi Anggaran Desa di Wajo

dsc_0004Kepala BPMPDK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri

Wajo, MC – Pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara langsung pada 142 desa 13 kecamatan se Kabupaten Wajo. Kegiatan rutin ini dilaksanakan hampir sebulan (2 – 25 September 2016).

Kepala BPMDPK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap, kegiatan itu bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan serapan anggaran ditingkat desa, melakukan pembinaan terhadap mekanisme dan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, serta untuk mengevaluasi perkembangan laporan realisasi dan pertanggungjawaban dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD) yang dialokasikan pemerintah pada tahap pertama.

“Hal ini penting dan mendesak untuk dilaksanakan, mengingat sekarang ini sudah memasuki ambang batas bagi pemerintah desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tahap pertama sebelum mengusul pencairan anggaran tahap kedua,” ujar Syamsul Bahri kepada MEDIACELEBES, Selasa, 27/9.

Lebih lanjut, mantan Camat Bola ini menerangkan bahwa kegiatan monev seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan dan tanggungjawab bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang dikelola pemerintah desa.

Terlebih, pimpinan daerah (Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru, red) menginstruksikan agar pemerintah desa taat aturan dan tertib prosedural dalam pengelolaan anggaran.

“Bupati juga menegaskan kepala desa untuk memberi peran yang sebesar-besarnya kepada perangkat desa, utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.Sekretaris dan bendahara desa harus hadir dalam pengelolaan anggaran desa,” papar Syamsul Bahri mengutip kata Bupati. (SIPD/K)