BPMPDK Wajo : Diminta atau Tidak Diminta, BPD Harus Melibatkan Diri

Kepala BPMPDK Wajo - Syamsul BahriKepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri (kanan) didampingi Kabid Pemerintahan Desa, Siswanto (tengah) dalam acara pembukaan Workshop BPD dan Rakor Pemerintahan Desa

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) mengimbau seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk proaktif terlibat dan melibatkan diri dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam regulasi memang tidak dipaparkan kewenangan BPD untuk mengintervensi Kepala Desa dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan, namun tugas pokok dan fungsi yang di-embang mengharuskan lembaga ini (BPD, red) untuk terlibat langsung mengawal pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa.

“Diminta atau tidak diminta, BPD harus hadir dalam pelaksanaan pemerintahan tingkat desa. Memang tidak ada kewenangan BPD untuk mengintervensi Kepala Desa, namun selaku mitra pemerintahan desa, BPD harus terlibat langsung mengawal pemerintahan desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembangnya,” ujar Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri dalam workshop Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa dalam daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2015, di Gedung BBC Sengkang, Selasa, 15/12.

DSC_0588 Anggota BPD dan Kepala Desa

Sejauh ini, sambung Ancu (sapaan Syamsul Bahri), hubungan kedua lembaga ini diperhadapkan dalam kondisi dilema. Bahkan di Wajo sudah ada beberapa desa yang anggota BPD-nya enggan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, merasa canggung terlibat dan melibatkan diri dalam pemerintahan, bahkan ada yang meminta untuk mengundurkan diri sebagai BPD dengan alasan-alasan klasik.

“Itu karena adanya mis-komunikasi, BPD merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pemerintahan, sedang Kepala Desa sendiri tidak diwajibkan untuk melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Disisi lain, BPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya juga diharuskan untuk proaktif terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan, diminta atau tidak diminta oleh Kepala Desa sekalipun,” terang mantan Camat Bola ini.

Lanjut, Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kabupaten Wajo ini menerangkan bahwa, kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa adalah kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa. Lembaga BPD dalam hal ini ini sama halnya dengan lembaga legislatif DPRD tingkat kabupaten.

Salah satu fungsi-nya adalah mengawal pelaksanaan pemerintahan, terlibat dalam penyusunan peraturan desa dan meminta informasi tentang laporan pertanggung-jawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa terkait pengelolaan anggaran desa.

“Disini peran BPD menjadi penting, BPD harus mendapatkan/menerima informasi terkait laporan pertanggungjawaban tahunan dan atau laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa. Jika itu tidak dilakukan oleh Kepala Desa (membuat laporan pertanggungjawaban, red), BPD bisa saja mengusul kepada Bupati/Kepala Daerah untuk dilakukan peninjauan bahkan pemberhentian sementara kepala desa dari jabatannya,” terang Ancu.

Penulis : Nur Asri