BPMPDK Wajo : Kepala Desa Jangan Seenaknya Melakukan Pergantian Sekdes dan Bendahara

2016-02-26 10.28.12Kegiatan Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes oleh Pemerintah Daerah. Tampak duduk didepan, Kepala BPMPDK Wajo Syamsul Bahri bersama Kepala Bidang Pemerintahan Desa Siswanto saat beri arahan kepada para Sekretaris Desa

Wajo, MC – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengimbau kepala desa agar tidak seenaknya melakukan pergantian terhadap Sekretaris dan Bendahara-nya di desa. Itu kata Dia, bisa berpengaruh pada efektifitas kerja dan pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa.

Untuk mempertegas imbauan tersebut, pemerintah daerah akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) berisi tentang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Sekdes dan Bendahara yang dicap dan ditandangani oleh Bupati Wajo.

“Nanti akan dikeluarkan surat edaran menyangkut tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekdes dan Bendahara ini. Pemerintah daerah tidak ingin kepala desa seenaknya melakukan pergantian. Mereka itu (Sekdes dan Bendahara, red) adalah tulang punggung pemerintahan desa sehingga ditegaskan agar tidak ada tindakan diskriminasi terhadap kedua unsur perangkat desa ini,” tegas Syamsul Bahri saat beri arahan dalam asistensi dan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes di Aula Pertemuan Kantor BPMPDK, Jl Veteran Sengkang, Jumat (26/2).

Dijelaskan, dalam struktur pemerintahan desa, tugas pokok dan fungsi yang diembang oleh aparat ini sangat strategis. Bahkan mereka merupakan ujung tombak pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemerintahan. Mereka diangkat dan di SK kan kepala desa sehingga sangat disayangkan jika kepala desa sendiri yang melakukan pergantian.

2016-02-26 10.28.54Ketgam : Para Sekretaris Desa (Sekdes) saat mengikuti asistensi fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes

“Yang mengangkat Sekdes dan bendahara ini-kan kepala desa sendiri, itu berdasarkan aturan yang ada. Oleh itu, kepala desa ditegaskan agar tidak selalu melakukan pergantian, terlebih jika perangkat desa ini telah mendapat pembekalan dan mengikuti pelatihan, itu akan membuat pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa kurang maksimal,” pungkas Ancu (sapaan Syamsul Bahri)

Lanjut, mantan Sekretaris Camat Belawa ini menjelaskan bahwa saat ini pemerintah desa diperhadapkan dengan tugas penyusunan dan penetapan dokumen desa meliputi ; penyusunan dan penetapan RPJMDes, APBDes, RKPDes dan Peraturan Desa.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen ini, pemerintah daerah telah menetapkan batas waktu hingga awal bulan maret ini. Setelah rampung, dokumen tersebut kemudian diasistensi dan dievaluasi pemerintah daerah untuk selanjutnya diperhadapkan kepada Bupati Wajo (A Burhanuddin Unru, red) untuk mendapat persetujuan.

“Pemerintah daerah men-deadline hingga awal maret, itu agar kepala desa lebih fokus menyelesaikan syarat dan persyaratan pokok-nya sebelum melakukan pencairan. Jika dokumen tersebut belum rampung, maka jangan harap ada pencairan yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa,” terang Ancu.

Sekedar diketahui, asistensi dan fasilitasi penyusunan RPJMdes dan RKPDes ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo. Kegiatan tersebut terbagi atas 3 gelombang dan masing-masing diikuti oleh para Sekretaris Desa dari empat kecamatan per-hari.

Bertindak selaku pemateri diantaranya ; Kepala Bidang Pemerintah Desa, Bambang Siswanto serta beberapa Kepala Seksi (Kasi) pada Bidang Pemerintahan Desa lingkup BPMPDK Kabupaten Wajo. Kegiatan tersebut digelar selama 3 hari kerja terhitung 26 – 29 Februari 2016. (SIPD/K)