BPN Sulsel Serahkan Hasil Pengadaan Tanah Bendungan Paselloreng

Ka BPN WajoKakanwil BPN Sulsel, Bupati Wajo, Kepala Balai Besar Pompengan Jenneberang, Sekda Wajo dan Kepala BPN Wajo

Wajo, MC – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negeri (BPN) Sulawesi Selatan, Muhammad Ikhsan menyerahkan hasil pengadaan tanah pembangunan drilling, flowline, trunkline, acces road pembangunan bendungan paselloreng dan jaringan irigasi kepada pemerintah kabupaten Wajo, Selasa 5/4.

Penyerahan hasil pengadaan tanah diwarnai dengan penandatanganan berita acara oleh masing-masing SKK Migas, Balai Besar Sungai Pompengan Jenneberang, dan Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Wajo selaku Panitia Pengadaan Tanah.

Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan agar panitia pengadaan dalam hal ini BPN Wajo untuk segera melegalisasi pengadaan tanah yang dilakukan paling lambat bulan Agustus 2016 ini. Dia menekankan BPN Wajo untuk tidak mengulur waktu.

“Legalisasi pengadaan tanah ini harus selesai paling lambat bulan agustus ini, tidak perlu menunggu september, oktober atau november. Pokoknya setelah ini BPN harus jalan, jangan menunggu waktu lagi,” tegas Ikhsan kepada BPN Wajo.

Dikatakan, kabupaten Wajo pada tahun 2016 ini adalah kabupaten pertama yang menerima hasil pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek.

“Untuk itu saya minta kepada Kepala BPN Wajo (Bustang, red) untuk segera bekerja. Pak Bupati, saya titip anggota saya (BPN Wajo, red), kalau ada yang nakal jewer saja telinganya, biar saya carikan pengganti,” tutur Kakanwil.

Sementara itu, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru menjelaskan manfaat yang dicapai jika pekerjaan bendungan paselloreng dan beberapa kegiatan SKK Migas dan Energy Equity Epic Sengkang (EEES) terlaksana.

“Ditarget 10ribu hektare lahan persawahan yang tersebar pada empat kecamatan di Wajo bisa terariri dengan nilai ekonomi 74 milyar pertahun jika bendung paselloreng beroperasi. Belum pekerjaan proyek Langkenna, itu nantinya bisa menyerap tenaga kerja lokal dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat,” papar Bupati.

Selain penyerahan hasil pengadaan tanah, Kakanwil kesempatan itu juga menyerahkan sertifikat legalisasi aset daerah sebanyak 260 bidang. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pemerintah daerah bersama masyarakat penerima hak. (SIPD)