Bupati Wajo Defenitifkan 14 Desa Pemekaran

Banner Head SIPD 1

DSC_0340Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru menandatangani prasasti pemekaran desa

Wajo, MC – Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru meresmikan 13 desa pemekaran di kecamatan Pitumpanua dan 1 desa di kecamatan Pammana, di halaman kantor kecamatan Pitumpanua, Sabtu (24/10).

Dengan demikian, secara administratif jumlah desa di-kabupaten Wajo bertambah menjadi 142 desa defenitif.

Selain melakukan peresmian, Bupati dua periode ini juga melantik 14 orang penjabat kepala desa yang diangkat-nya melalui Surat Keputusan Bupati nomor 1038 pertanggal 24 Oktober tahun 2015.

Dalam sambutannya, Bupati mengungkap bahwa pemekaran desa untuk kecamatan Pitumpanua dan Pammana telah diusul dan di-perda-kan pada tahun 2013 lalu.

Pemekaran itu, kata Bupati, atas usulan masyarakat dan berbagai elemen yang ditindak lanjuti oleh pemerintah bersama jajaran legislatif DPRD kabupaten Wajo.

Pemekaran wilayah seperti yang dilakukan tersebut juga telah melalui proses pengkajian dan perjalanan panjang baru mendapat persetujuan dari pemerintah propinsi dan tingkat pusat.

“Dasar hukum pemekaran desa ini telah lama dibuat, namun baru kali ini bisa terlaksana dan mendapat restu dari pemerintah tingkat propinsi dan pemerintah pusat,” ujar Bupati.

Mantan Camat Takkalalla ini mengisahkan, beberapa tahun lalu pemerintah daerah pernah menerima aspirasi dari sekelompok massa yang mengaku utusan masyarakat pitumpanua. Kala itu, massa ini mendesak untuk segera dilakukan pemekaran kabupaten baru di kecamatan Pitumpanua.

“Padahal, untuk melakukan pemekaran wilayah tidak semudah yang dibayangkan, semua harus dirunut dari awal, taat aturan aturan dan memenuhi prosedur yang ada, tidak asal dibentuk saja seperti keinginan oknum yang mengaku masyarakat pitumpanua kala itu,” jelas Bupati.

Tidak itu saja, Bupati menuturkan bahwa untuk melakukan pemekaran kabupaten, minimal harus memiliki 50 desa dan 5 kecamatan. Sedang waktu itu, jumlah desa dan kecamatan yang akan dimekarkan menjadi kabupaten belum memenuhi syarat tersebut.

“Oleh itu, untuk mencapai keinginan pemekaran seperti yang dimaksud, semua harus merunut pada aturan dan prosedur yang ada, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memenuhi persyaratan jumlah desa dan kecamatan. Setelah pitumpanua dan pammana yang resmi dimekarkan kali ini, kita akan lakukan hal sama untuk kecamatan keera,” ulang Bupati.

Senada dengan Bupati, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) kabupaten Wajo, Syamsul Bahri menuturkan bahwa pelaksanaan pemekaran telah lama digagas dan dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Hanya saja, baru pada tahun ini bisa terlaksana dan mendapat restu dari pemerintah propinsi dan ditingkat pusat.

Dia menjelaskan bahwa tujuan pemekaran desa adalah untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas serta mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Plt Camat Pitumpanua, A Sudarmin mengungkap bahwa pemekaran desa yang dilakukan adalah upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran itu pula telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Untuk itu melalui momentum ini, kami bersama seluruh perwakilan masyarakat se-kecamatan Pitumpanua mengangkat dan menobatkan Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru sebagai Bapak Pemekaran di kabupaten Wajo,” ujar Sudarmin. (tim)

Berikut Nama Desa Hasil Pemekaran :

Kecamatan Pitumpanua :

  1. Desa Jauh Pandang
  2. Desa Lacinde
  3. Desa Bau-Bau
  4. Desa Buriko
  5. Desa Alelebbae
  6. Desa Bulu Siwa
  7. Desa Botto Tengnga
  8. Desa Kalukku
  9. Desa Mattirowalie
  10. Desa Maccolliloloe
  11. Desa Lompo Bulo
  12. Desa Padang Loang
  13. Desa Kompong

Kecamatan Pammana :

  1. Desa Tonrong Tengnga

Banner Head SIPD 1