Bupati Wajo : Program Desa Harus Terpadu, Kepala Desa Jangan Mau Digertak

Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru (Foto : Arl/MC)

Wajo, MC – Pemerintah desa ditekankan untuk terpadu dan sejalan dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Program yang terlaksana didesa harus sejalan dengan visi – misi pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta petunjuk teknis yang berlaku.

Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru menegaskan hal itu dalam acara Sinkronisasi dan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi kepala desa, sekretaris Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Aula GCC, Sengkang, Kamis (9 Februari 2017).

“Program desa harus terpadu dan bersinergi dengan program daerah, sejalan dengan visi – misi pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD dan petunjuk tekhnis, untuk itu saya minta kepala desa aktif berkoordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) agar tidak terjadi tumpang tindih program”, ujar Bupati.

Tampak para Camat fokus mendengar arahan Bupati Wajo dalam acara sinkronisasi dan rapat koordinasi (Foto : Arl/MC)

Bupati dua periode Wajo ini mengingatkan kepala desa untuk berhati-hati dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran, tertib administrasi, transparant dan akuntable.

Jangan sampai terjadi kesalahan yang berujung pada tindak pelanggaran, terlebih sekarang ini marak terjadi pemeriksaan abal-abal yang dilakukan oleh oknum tertentu berkedok lembaga dan organisasi non pemerintah.

Oknum ini bahkan mendatangi kepala desa dengan cara menggertak, menakut-nakuti dan mengintervensi pemerintah desa, alasannya untuk memeriksa, bajunya penuh lambang-lambang, nenteng kamera, dan ada juga yang sampai bawa meteran (alat pengukur, red).

“Aneh, padahal sebenarnya pemeriksaan yang sah hanya dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), itupun ketika ada kesalahan atau temuan ditindaklanjuti kemudian melalui TP4D dan diberi kesempatan selama 60 hari untuk melakukan perbaikan, bukan malah oknum-oknum ini yang berkewenangan mengukur dan mengintervensi pemerintah desa”, papar Bupati.

“Oleh itu, saya harap kepala desa jangan mau digertak, kalau oknum ini datang dengan baik-baik maka layani pula dengan baik, tapi kalau datang dengan itikad buruk, kepala desa jangan takut beri tindakan, bila perlu laporkan kepada polisi”, saran Bupati.

Sekda Wajo, H Firdaus Perkesi (tengah) didampingi oleh Kepala Dinas PMD Syamsul Bahri (kanan) dan Sekretaris DPKD Wajo, H Narwes (Foto : Arl/MC)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD) kabupaten Wajo, Syamsul Bahri diawal acara mengungkap kegiatan sinkronisasi dan rapat koordinasi digelar untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

“Kegiatan ini juga dijadikan sebagai wadah evaluasi terhadap pelaksanaan program desa yang dilaksanakan tahun sebelumnya (2016, red) untuk kemudian dilakukan penyempurnaan pada tahun 2017 ini”, pungkas Syamsul Bahri.

Kegiatan tersebut digelar sehari, Sekda Wajo H Firdaus Perkesi, Kepala Inspektorat Daerah, Andi Ihsan, Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKD), H Narwes dan Kepala Dinas PMD, Syamsul Bahri kesempatan itu membawakan beberapa materi terkait dengan penyelenggaran pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. (SIPD/K)