Bupati Wajo : Saya Tidak Suka SKPD Saling Menyalahkan

Wajo, MC – Bupati Wajo A Burhanuddin Unru menyayangkan bila dalam penanganan kebersihan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saling menyalahkan.

Menurutnya, penanganan kebersihan adalah tugas dan tanggung jawab bersama yang harus dicarikan solusinya.
Untuk itu, kata dia, penanganan kebersihan ini tidak perlu menjadi bahan debat apalagi saling menyalahkan.

“Saya tidak suka SKPD saling menyalahkan, ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama, jadi, tidak perlu diperdebatkan. Kalau memang tidak sanggup melaksanakan tugas yang diberikan sebaiknya berhenti saja,” ungkap Bupati dalam rapat koordinasi terkait kebersihan di Ruang rapat Kantor-nya, Senin, 29/9.

Tempo hari, kata Bupati, tugas dan penanganan masalah kebersihan sengaja diinstruksikan kepada pemerintah Kecamatan Tempe berikut jajaran di bawahnya. Namun, bukan berarti instansi lain tidak bertanggung jawab akan kebersihan.

“Semua instansi bertanggung jawab, ini tugas bersama. Hanya saja, Camat dan Lurah dalam hal ini adalah ujung tombak pemerintah ditingkat kecamatan khususnya penanganan kebersihan wilayah dan berkewenangan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat. Jadi, jangan heran kalau hanya Camat dan Lurah saja yang dimintai pernyataan sikap. SKPD lainnya juga akan melakukan hal yang sama nantinya,” pungkas Bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada rapat koordinasi kebersihan tahap pertama lalu, Camat Tempe A Syahrial Makkuradde dalam forum sempat menanyakan batas kewenangan tugas antara pemerintah kecamatan dan dinas terkait masalah kebersihan dan lingkungan.

Pertanyaan itu dikeluarkan setelah Bupati Wajo meninggalkan ruangan rapat. Kala itu, rapat dilanjutkan oleh Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda didampingi Plt Sekda Wajo A Madukelleng Oddang.

Selain Camat Tempe yang menanyakan batas kewenangan tugas dalam penanganan kebersihan ini, Salah seorang Akademisi di Wajo A Bau Mallarangeng pula mengomentari penandatanganan pakta integritas oleh Camat dan Lurah ini.

Mallarangeng menilai, harusnya yang pertama beri pernyataan sikap adalah Kepala Dinas/Instansi terkait. Setelah instansi ini menyatakan sikap, barulah Camat dan Lurah yang dimintai pernyataan sikap.

(Penulis : Nur Asri, SH)