Bupati Wajo Tetapkan Pagu Anggaran Desa ; Paling Sedikit 900 Juta – Paling Banyak 1 Milyar Lebih

DSC_0733(11) Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru didampingi Sekretaris Daerah Wajo, H Firdaus Perkesi saat berkunjung disalah satu pusat industri kain sutra

Wajo, MC – Pagu anggaran untuk 141 Desa 13 Kecamatan di Kabupaten Wajo telah diteken dan ditetapkan oleh Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru, awal pekan ini.

Besaran jumlah anggaran yang nanti-nya akan dikelola, digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo sebagai salah satu legal standing penetapan besaran, pedoman umum dan petunjuk tekhnis pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran desa untuk setahun kedepan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap hal tersebut melalui Keterangan Pers-nya, Rabu (20/1).

“Pagu anggaran tiap desa di Wajo sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati. Besaran anggaran tersebut merujuk pada Perbup dan SK Bupati sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk mengelola, menggunakan dan memanfaatkan dana yang diperoleh dari beberapa sumber anggaran,” ujar Syamsul Bahri atau yang lebih akrab disapa Ancu ini.

Mantan Camat Bola ini menjelaskan bahwa, besaran jumlah anggaran yang ditetapkan oleh Bupati Wajo tersebut berasal dari anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp 87 Milyar, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 31 Milyar dan beberapa sumber dana lainnya.

“Sehingga jika diretas satu persatu, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkat desa ini bermain dikisaran 900 juta hingga 1 Milyar lebih per-desa. Ada-pun besaran pagu yang dialokasikan untuk desa mengacuh pada beberapa indikator dan aturan yang berlaku tentang pembagian besaran anggaran. Sehingga jika ditelaah, maka ditemukan hasil pagu anggaran per-desa sama dan berimbang, tidak ada perbedaan antara desa yang satu dengan lainnya,” jelas Ancu.

Lanjut Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kabupaten Wajo ini menerangkan bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran seperti yang dimaksud, pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi tentang petunjuk tekhnis dan pedoman umum pencairan, penggunaan dan pemanfaatan anggaran kepada para pemerintah desa.

“Maksud pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pencerahan kepada pemerintah desa agar nantinya dalam pengelolaan anggaran tetap kedepankan program prioritas, terarah dan tepat sasaran, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Kemungkinan besar kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal bulan februari mendatang atau menyesuaikan waktu dan kesempatan Bupati Wajo untuk hadir memberikan arahan kepada para pemerintah desa,” pungkas Ancu. (SIPD)