Calon Kepala Desa Wajib Ikuti Uji Kompetensi, Tanpa Kecuali

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri (Foto : MC)

Wajo, MC – Pemerintah daerah kabupaten Wajo kembali memberlakukan seleksi dan uji kompetensi bagi calon kepala desa yang mendaftarkan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang kedua yang dilaksanakan pada 26 desa tahun 2017 ini. Sedianya, uji kompetensi tersebut berlaku pada semua calon, tanpa kecuali.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mempertegas hal tersebut saat tampil beri materi dalam acara pembekalan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Gedung As’adah Sengkang, Selasa, 15 Agustus 2017.

Ia menerangkan,  calon kepala desa wajib mengikuti tes tertulis dan wawancara yang dilaksanakan pada tahapan pilkades ini. Meski uji kompetensi yang dilaksanakan tidak berfungsi sebagai alat untuk menggugurkan calon (khusus bagi desa yang dibawah lima orang pendaftar, red), namun pelaksanaan uji kompetensi menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengukur potensi dan kemampuan calon pemimpin desa.

“Jadi semua calon harus ikut dalam proses itu, tanpa kecuali, kita ingin mengukur kemampuan calon kepala desa, terlebih pelaksanaan uji kompetensi bagi para calon diamanahkan dalam undang-undang dan peraturan terkait pemilihan kepala desa ini”, ujar Bahri.

Lanjut mantan Camat Bola ini menjelaskan, berdasarkan aturan, pemilihan bisa terlaksana jika terpenuhi syarat minimal 2 (dua) calon dan maksimal 5 (lima) orang calon. PPKD dalam hal tersebut berkewenangan untuk menerima pendaftaran, memverifikasi berkas calon dan menetapkan jumlah calon yang diikutkan dalam pemilihan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kalau pendaftarnya cuma 1 orang maka PPKD terkait harus membuka pendaftaran ulang berdasarkan jadwal dan tahapan pilkades. Begitupula ketika calon yang mendaftar lebih dari 5 orang, maka PPKD memiliki otoritas penuh dan diwajibkan untuk menggugurkan calon. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui uji kompetensi, hasilnya akan diserahkan kepada masing-masing PPKD untuk dijadikan pertimbangan dalam memutuskan dan menetapkan jumlah calon yang bisa mengikuti pemilihan, terutama bagi desa yang memiliki 5 orang pendaftar”, terang Bahri.

Selain menjelaskan tentang pelaksanaan uji kompetensi, Ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Wajo ini juga mengurai larangan bagi anggota PPKD yang memiliki garis keturunan dengan kandidat calon kepala desa.

“Jika ternyata dibelakang hari saat pendaftaran terdapat anggota PPKD yang memiliki hubungan darah, maka yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri sebagai panitia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga yang diamanahkan untuk membentuk PPKD diharuskan untuk melakukan perekrutan anggota BPD yang baru”, ulas Bahri.

Begitupula terkait dengan tata cara penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT), kesempatan itu Bahri menerangkan bahwa database kependudukan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dijadikan sebagai acuan, sembari dilakukan pengumpulan dan penelitian data kependudukan secara riil didesa masing-masing. Setelah itu, PPKD menetapkan dan mengumumkan kepada masyarakat Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ulang dan penambahan jika masih ada yang belum terdaftar.

“Potensi untuk terjadinya penambahan data pemilih bisa saja terjadi, karena tidak menutup kemungkinan diantara masyarakat masih ada yang belum terdaftar, sementara dalam aturan ditetapkan beberapa syarat pemilih seperti ; warga yang berumur 17 tahun pertanggal pemilihan (21 oktober 2017, red), sudah menikah (meski belum berumur 17 tahun), dan atau warga yang baru bertempat tinggal di desa pemilihan. Menjadi kewajiban dan kewenangan PPKD untuk menetapkan dan mengumumkan secara terbuka jumlah DPT setelah proses dan tata cara tersebut dilaksanakan”, ungkap Bahri.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Wajo, Hj Dahniar Gaffar mengungkap kesiapan untuk melayani PPKD yang membutuhkan daftar pemilih bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan. Hanya saja, Ia menyarankan agar dalam proses verifikasi berpedoman pada keabsahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elekronik.

“Potensi terjadinya pemilih ganda lebih rendah jika PPKD menggunakan KTP elektronik dibanding KTP lama, KTP elektronik dapat secara cepat dan langsung dicek keabsahannya, sementara KTP lama (non elektornik) butuh waktu yang lama untuk memverifikasi kebenarannya”, terang Dahniar.

Tampil sekalu pemateri dalam kegiatan tersebut diantaranya ; Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bambang Siswanto membawa materi terkait “pelaksanaan kampanye, pemilihan dan pelantikan kepala desa”, serta Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa, Syarifah Chaerul dengan materi “anggaran pilkades”. (Open Village SIPP DE)