Deputi Minta Ranperda Sistem Perlindungan Anak Dilengkapi

Wajo, MC – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Perlindungan Anak yang diajukan sebelumnya oleh pihak eksekutif Pemerintah Daerah Wajo, minta untuk dilengkapi.

Deputi Perlindungan Anak, menilai, Ranperda yang diajukan itu masih belum lengkap dan masih perlu ditambahkan karena didalamnya belum tersurat secara jelas substansi pembentukan Perda.

Hal itu diutarakan oleh Hj Husniaty HS Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo mengungkap hasil konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang Sistem Perlindungan Anak yang diikutinya di Deputi Perlindungan Anak, Jakarta, Selasa, 4/11.

Legislator DPRD Wajo ini menjelaskan, Deputi perlindungan anak mengkhawatirkan implementasi penerapan Perda ini bila diberlakukan. Sementara, dalam rancangan masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, seperti ; ketersediaan sarana dan prasarana perlindungan anak.

“Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah pemerintah harus menyediakan rumah aman yang didalamnya dilengkapi dengan tenaga konseling dan beberapa kebutuhan lainnya sebelum Perda ditetapkan. Rumah aman ini dalam perannya bersifat sebagai wadah perlindungan yang sifatnya secret (rahasia). Oleh itu dipertimbangkan bahwa, bila hal seperti itu belum dilengkapi, maka ada kekhawatiran Perda yang dibentuk akan sia-sia,” kata Husni mengutip kalimat Deputi.

Selain itu, lanjut Husni, Deputi juga menyarankan agar dalam Ranperda dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban unsur-unsur yang yang terkait. Misalkan saja, dalam penanganan kasus anak, di Ranperda harus terinci masing-masing hak dan kewajiban unsur-unsur terkait.

“Jangan ketika ada penanganan kasus, anak dibawah umur terjerumus pidana, sementara dalam Undang-undang secara jelas melindungi anak dari hal jeratan pidana. Semua itu harus terpampang jelas dalam Ranperda,” tambah Husni.

Lebih lanjut, Ketua Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) ini mengurai, bahwa dalam pertemuan itu, Deputi juga menyarankan agar Ranperda memperhatikan aspek kearifan lokal, sosiologi dan filosofi masyarakat Wajo.

“Misalkan saja, kita di Wajo, tak disadari sering terjadi kasus eksploitasi anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat. Contohnya, banyak anak dibawah umur yang ikut bekerja saat musim panen, itu dipengaruhi faktor ekonomi masyarakat dimana seorang anak membantu orang tuanya bekerja. Hal seperti menjadi perhatian penting dalam pembahasan Ranperda, seperti petunjuk Deputi. Intinya adalah Deputi menginginkan Ranperda ini kembali dilengkapi sebelum ditetapkan menjadi Perda,” pungkas Husni.

(Penulis : Nur Asri, SH)