Dimediasi KIP, Mabes Polri Akhirnya Penuhi Permintaan Informasi ICW

lPRaHzdF Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) akhirnya bersedia memberikan informasi publik yang diminta oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah melalui proses mediasi tahap kedua yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) di Jakarta, Rabu (17/2).

Informasi publik yang diminta oleh ICW adalah berupa dokumen perkara korupsi yang terdiri dari nama kasus/perkara korupsi yang disertai dengan tanggal penetapan sprindik, tanggal selesainya penyidikan (P21), pelimpahan ke Kejaksaan, nama atau inisial tersangka, nilai kerugian negara, nama institusi yang menangani (Mabes Polri, Polda, Polwil, atau Polres) mulai dari semester I 2010 sampai semester I 2015.

Selain itu, ICW juga meminta informasi jumlah penyidik kasus/perkara korupsi yang terdapat di masing-masing institusi Polri seperti Bareskrim, Polda, Polwil, dan Polres di seluruh Indonesia mulai dari tahun 2010 – sampai 2014.

Jumlah dan realisasi anggaran penanganan kasus/perkara yang dikelola oleh masing-masing institusi Polri seperti di Bareskrim, Polda, Polwil, dan Polres diseluruh Indonesia mulai dari tahun 2010 sampai 2015. Dan juga Laporan tahun Kepolisian RI mulai dari tahun 2010 sampai 2014.

Namun, khusus untuk informasi berkenaan dengan rincian perkara korupsi yang ditangani oleh Polda/Polres/Polresta tidak diberikan langsung oleh Mabes Polri yang diwakili oleh Kasubbag Yanduan Bag. Anev Ro. PID Mabes Polri Bambang Satriawan.

Sebab, menurut Bambang, informasi tersebut terdapat pada website masing-masing institusi, sehingga ICW dapat mengakses secara langsung pada website-website tersebut. Bambang menjamin, ICW yang diwakili oleh Febri Hendri selaku Koordinator Divisi Investigasi akan mendapatkan informasi itu di sana.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Henny S. Widyaningsih mengapresiasi keterbukaan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan memberikan informasi yang diminta oleh ICW. Komitmen tersebut, lanjutnya, akan sangat baik untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penanganan perkara di tubuh Polri.

Menurut Henny, informasi-informasi yang dimohon ICW pada dasarnya termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat dan juga secara berkala. Sehingga, lanjut Henny, bila ada permohonan informasi semacam itu, seharusnya bisa diakses atau diberikan secara langsung tanpa harus sampai bersengketa di Komisi Informasi.

Henny berharap, ke depan Mabes Polri dapat membenahi dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungannya. Khususnya informasi yang berada di lingkungan Polwil, Polda, dan Polres seluruh Indonesia agar dapat diintegrasikan dalam sistem informasi yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Mabes Polri.

“PPID Utama di Mabes Polri wajib menguasai informasi publik yang berada di lingkungan Kepolisian RI,” tandas Henny.

Pada sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan hasil kesepakatan mediasi antara ICW dan Mabes Polri yang dilaksanakan sore ini, Jumat (19/2) di Komisi Informasi Pusat, para pihak tidak hadir dalam persidangan.

Sumber : Komisi Informasi Pusat (KIP) RI