Dirjen Pertanian Hadir di Wajo, Bupati Soroti Harga Beras

DSC_0838 Ditengah kemarau, Dirjen Pertanian Kementerian Pertanian RI, DR Ir Muh Sakir bersama Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru melakukan panen raya padi (Foto : Sul)

Wajo, MC – Bupati Wajo A Burhanuddin Unru meminta pemerintah pusat untuk bersikap adil dan cenderung berpihak kepada petani terkait penetapan standar harga beras.

Dia menilai pemerintah pusat terkesan timpang setelah harga beras di Sulawesi Selatan lebih rendah dibanding harga beras di pulau Jawa.

“Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, kenapa harga beras kita di Sulsel ini lebih rendah dibanding pulau Jawa, regulasi tentang standar harga tersebut kami nilai tidak berpihak kepada petani,” ujar Bupati dihadapan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI, DR Ir Muh Sakir saat mengikuti panen raya padi di desa Kalola kecamatan Maniangpajo, Kamis, 20/8.

Bupati dua periode ini mengurai bahwa pemerintah pusat melalui Perum Bulog membeli beras petani di pulau Jawa sebesar Rp9.000/kg, sedangkan di Sulsel hanya sebesar 8.500/kg.

Jika dihitung-hitung selisih harga yang ada, nilainya cukup besar jika dikalikan dengan jumlah produksi pertanian. Belum lagi tidak ada jaminan beras petani seluruhnya dibeli oleh Perum Bulog sehingga petani terkadang menjual berasnya dengan harga miring.

“Untuk itu melalui panen raya ini saya berharap kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang standar harga untuk beras petani di Sulsel, khususnya kami di Kabupaten Wajo ini. Jangan sampai ditengahnya ada mafia yang selalu memainkan peran dan mengintervensi harga beras,” ujar Bupati.

Lanjut, Bupati menekankan agar Perum Bulog selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pemasaran sekiranya dapat mengikuti harga bisnis yang ada, bahkan bila perlu Perum Bulog membeli beras petani lebih tinggi dibanding penawaran harga dari perusahaan swasta.

“Ini Perum Bulog malah kalah bersaing harga dengan pihak swasta, ditambah lagi Perum Bulog sangat selektif memilih beras dan tidak mampu membeli beras petani dengan harga bisnis, untuk itu saya minta kepada pemerintah pusat agar mempertimbangkan hal ini karena ini untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kita sendiri,” tegas Burhanuddin.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI, DR Ir Muh Sakir mengungkap apresiasi kepada Bupati bersama jajaran atas perjuangannya meningkatkan pertanian didaerahnya.

Dia menilai Kabupaten Wajo sebagai salah satu lumbung pangan nasional cukup berhasil dan itu ditandai dengan masih bisanya petani melakukan panen ditengah kemarau dan efek negatif el-nino yang dihadapi dunia saat ini.

“Memang, kalau berbicara tentang pertanian, Bupati Wajo mungkin adalah pemimpin daerah yang cukup berhasil. Jika saja semua Bupati di Indonesia seperti ini, atau paling tidak cukup 5 persen saja, pasti negara kita ini tidak khawatir terhadap ketahanan pangan nasional,” tutur Sakir. (aci)