Distribusi Pupuk Bermasalah, Bupati Marah Besar

Wajo, MC – Kelangkaan pupuk yang terjadi di Kabupaten Wajo menyulut amarah Bupati Wajo A Burhanuddin Unru. Dia mengaku gerah akan ulah distributor yang dianggap tidak konsisten menjalankan tugas dan tanggung-jawab menyalurkan pupuk kepada petani.

Distributor dan Pengecer pupuk juga dianggap kurang maksimal mengelola manajemen dengan adanya penarikan pembayaran dari petani sebelum pupuk tersalur.

Dari berbagai pertimbangan itu, Bupati menegaskan distributor dan pengecer untuk buang handuk dan diminta berhenti bila tidak mampu menjaga stabilitas dan ketersediaan pupuk di Kabupaten Wajo.

“Bila distributor dan pengecer yang ditunjuk tidak mampu, sebaiknya buang handuk saja, silakan berhenti. Pemerintah siap mendanai pengelolaan distribusi pupuk. Terus terang saya kecewa karena stabilitas dan ketersediaan pupuk adalah hal pokok penunjang produksi pertanian, untuk itu saya minta agar masalah ini tidak dianggap remeh,” ungkap Bupati saat beri arahan dalam acara sosialisasi pupuk bersubsidi dan temu tekhnis penyuluh pertanian di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis, 26/6.

Dijelaskan, sesuai data yang diterima kuota pupuk untuk Kabupaten Wajo sebesar 20ton, sementara luas lahan yang ada hanya 93ribu hektare. Kalau dibagi-rata masing-masing 50kg perhektare, maka bisa mencakupi 100ribu hektare sawah.

“Bagaimana bisa penyaluran pupuk bermasalah ?, kuota yang disiapkan bahkan lebih, namun kenapa bisa pupuk menjadi langka. Jadi, disini ada yang tidak beres, jangan-jangan karena distributor atau pengecer-nya kurang modal, atau-kah karena mempermainkan rakyat. Hati-hati, saya tetap punya hak untuk menghentikan aktivitas anda,” ujar Bupati.

Mengurus rakyat, tambah Bupati, butuh resiko dan pengorbanan, begitupula dengan para distributor dan pengecer, harus menanggung resiko dan bisa korban asal-kan pupuk tersedia.

“Tapi, apa yang terjadi sekarang ini, pupuk menjadi langka sehingga para petani di-bawah pada berteriak. Kalau distributor dan pengecer hanya mementingkan keuntungan semata dan tidak menghiraukan tugas dan tanggung-jawab-nya, mustahil kelancaran pupuk bisa terjamin. Untuk itu, kembali saya tegaskan agar semua-nya tidak main-main dalam hal ini. Pemerintah punya modal dan akan lebih baik bila distribusi pupuk dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bila dibanding dengan distributor yang ada sekarang ini,” terang Bupati.

Pihak PT Pupuk Kaltim, Gian Gunawan tak menampik kendala keterlambatan yang terjadi. Menurut-nya, masalah yang ada sepenuh-nya karena pihak perusahaan. Kelangkaan pupuk yang terjadi, itu karena kesalaha tekhnis yang dihadapi saat proses pengangkutan dan bongkar muat.

“Kesalahan itu sepenuhnya dari pihak kami, dari itu, selaku pihak produsen, kami me-minta maaf atas keterlambatan yang mengakibatkan pupuk menjadi langka.Keterlambatan yang ada bukan karena urusan politis, namun karena kesalahan tekhnis,” jelas Gian.

Diungkapnya, saat proses pendistribusian, armada pengangkutan pihak produsen alami kendala, sehingga pupuk yang harus-nya sudah terbongkar di-Makassar 15 Juni lalu batal dibongkar muat. Karena armama pengakutan pupuk bermasalah, terpaksa harus dikembali-kan sebelum pupuk dibongkar muat di Makassar.

“Kesalahan tekhnis itu-lah yang mengakibatkan kelangkaan pupuk. Kalau soal politik, saya rasa sudah jelas, pemerintah telah memberikan peluang kepada kita untuk membuat maping, berapa kuota pupuk yang dibutuhkan masing-masing daerah,” terang Gian.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Wajo, IB Putu Artana menjelaskan, di Kabupaten Wajo ada dua perusahaan produsen yang memasarkan pupuk yakni ; PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Kimia Gresik.

Masing-masing kedua perusahaan produsen itu memasarkan tiga jenis pupuk diantaranya : Urea, NPK Pelangi dan Z Organik dipasarkan oleh PT Pupuk Kaltim dan jenis pupuk NPK Phonska, SP-36, ZA dan Petroganik dipasarkan oleh PT Petro Kimia Gresik. Putu membeberkan, kedua perusahaan ini punya kios dan pendistribusi di tingkat kecamatan. (aci)