Dokumen Desa Harus Rampung, BPMPDK Deadline Awal Maret

Bupati Wajo - Kepala BPMPDK - KadispendaBupati Wajo, A Burhanuddin Unru bersama Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri dan Kepala Dipenda Wajo, Ir Armayani

Wajo, MC – Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan (BPMPDK) menetapkan jadwal finalisasi proses penyusunan rancangan dokumen RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), APBDes (Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Peraturan Desa (Perdes) difinalisasikan awal bulan maret ini.

Penetapan jadwal tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dalam penyusunan dokumen pendukung proses pencairan dana dan pelaksanaan program kerja-nya didesa ini lebih konsisten dan fokus bekerja.

“Kami deadline hingga awal bulan maret ini, itu agar kepala desa bersama perangkat-nya konsisten dan fokus bekerja. Setelah penyusunan rampung dilaksanakan oleh desa, dokumen RPJMDes, APBDes, RKPDes dan Perdes kemudian diasistensi, dievaluasi dan mendapat persetujuan dari Bupati Wajo (A Burhanuddin Unru, red),” ujar Syamsul Bahri Kepala BPMPDK Wajo, di Sengkang, baru-baru ini.

Sejauh ini, sambung Ancu (sapaan Syamsul Bahri), pemerintah daerah telah membagikan panduan yang isinya menerangkan mekanisme dan sistematika penyusunan RPJMDes, APBDes, RKPDes.

“Panduan itu bisa dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen, pemerintah desa tinggal mengisi. Tentu selaku lembaga tekhnis, BPMPDK bersama instansi-instansi terkait lainnya tetap melakukan pendampingan, pembimbingan dan asistensi terhadap dokumen yang dibuat oleh pemerintah desa ini. Hal itu dilakukan agar dokumen yang disusun oleh pemerintah desa dapat lebih maksimal dan rampung secepatnya,” terang Ancu.

Lanjut, Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kabupaten Wajo ini mengungkap bahwa untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntable, pemerintah daerah menginstruksikan agar pemerintah desa bersikap terbuka dan aktif menginformasikan program kegiatan-nya kepada masyarakat melalui papan informasi.

“Papan informasi ini memuat sumber pendapatan dan pengelolaan anggaran, program kegiatan dan perkembangannya, dan info lain terkait kinerja pemerintahan desa, baik dalam bentuk data maupun gambar/foto,” ujar Ancu. (SIPD/K)