DPR Cecar KPU dan Bawaslu Perihal Verifikasi Calon Kepala Daerah

Luthfi A Muti Anggota DPR-RI, Lutfi A Mutty

Jakarta, MC – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meloloskan 765 pasangan serta menggugurkan 59 pasangan calon Kepala Daerah dinilai sarat pelanggaran.

Bentuk pelanggaran itu sangat variatif, mulai dari manipulasi dokumen pendukung hingga masalah teknis dari penyelenggara pemilihan yakni KPU sendiri.

Anggota Komisi II DPR Luthfi A. Mutty membenarkan maraknya pelanggaran oleh pasangan calon atau kesalahan dari pihak KPU sendiri.

Merujuk pasal 42 ayat (4) sampai dengan (5) untuk menghindari maladokumen, pendaftaran pasangan calon harus menyertakan dokumen pendaftaran yang ditandatangi ketua dan sekretaris partai pada level pecalonannya. Praktiknya, penandatangan dokumen pendaftaran sering dilakukan bukan oleh Ketua Partai di masing-masing DPD atau DPW terkait.

“Di selayar, yang tanda tangan keputusan partai terhadap pencalonan kepala daerah itu wakil sekretaris padahal kan itu tidak boleh. Ironisnya, pasangan calon yang melakukan pelanggaran tersebut dipaksakan lolos sebagai Calon Kepala Daerah,” papar Luthfi di depan anggota Komisi II, KPU dan Bawaslu.

Pada tataran penyelenggara Pilkada, Luthfi menemukan fakta bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai aturan teknis sering diinterpretasikan secara bias. KPUD di setiap daerah memiliki interpretasi tersendiri mengenai pasal-pasal dalam PKPU, yang sering menimbulkan sengketa.

“Satu kasus diselesaikan dengan kebijakan berbeda. Misalnya, di satu daerah kasus tertentu tidak boleh, tapi di daerah lain diperbolehkan. Pada saat pendaftaran tidak boleh tanda tangan scanning, harus asli. Tapi di daerah lain dia terima tanda tangan scanning. Ini kan berarti tidak ada pemahaman yang sama dari KPU D terhadap satu aturan,” tuturnya.

Selain itu, mobilisasi PNS juga menjadi sorotan legislator asal Sulawesi Selatan ini. Perangkat negara yang semestinya netral dalam politik, ternyata menjadi lahan mobilisasi bagi oknum petahana.

Luthfi menemukan potret pelanggaran tersebut secara jamak di daerah Pemilihannya, Sulawesi Selatan III yang meliputi Kabupaten Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo. Lebih parah lagi, Kepala Daerah tertentu menggunakan Dana Bantuan Sosial untuk kepentingan politiknya.
Luthfi berharap pelanggaran tersebut menjadi cambuk bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan kontrol lebih baik terhadap penyelenggara dibawahnya.

Dengan begitu, moment demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah ini bisa berjalan lancar. “Saya menginginkan KPU dan Bawaslu Straight,” pungkas Luthfi. (red)

Sumber : Fraksi Nasdem DPR-RI