DPR Cecar Pungli Kantor Pertanahan

ilustrasi-sertifikat-tanah Ilustrasi

Jakarta, MC – Anggota Komisi II DPR Luthfi A Mutty protes keras kepada Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil terkait pungutan liar (pungli) dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi II saat Rapat Kerja dengan kementerian tersebut, Selasa (27/09).

Praktik kotor ini menurutnya hampir terjadi di semua wilayah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Warga yang mestinya dikenai biaya pengurusan sertifikat yang murah, malah jadi terbebani.

“Kalau ada orang berurusan dengan kantor pertanahan itu yang ada dalam persepsi mereka itu lama dan mahal. Karena tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai urusan selesai. Kenapa mahal? Karena tidak jelas biaya yang dibutuhkan sampai urusan itu selesai,” ucap Luthfi.

Menurut politisi NasDem ini, Indonesia yang berambisi bisa menyelesaikan proses pendaftaran tanah tahun 2025 mendatang, akan gagal jika praktik pungli dan birokrasi yang rumit tidak segera diselesaikan. Proses yang lama karena tidak adanya NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) menurut Luthfi jadi biang keladi ruwetnya birokrasi di kantor pertanahan.

Selain itu, biaya yang mahal membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan status tanahnya. Lagi-lagi birokrasi jadi biang keladinya. Kenyataan ini diperparah adanya oknum petugas di lapangan yang “bermain” sehingga muncul pungli.

Luthfi kemudian membeberkan beberapa catatan yang ia dapatkan dari pertemuan dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) wilayah Sulawesi Tengah. Setidaknya ada 9 biaya yang kebenarannya harus diklarifikasi oleh Menteri Agraria dan BPN Sofyan Djalil.

Dana-dana itu antara lain, dana partisipasi yang besaranya Rp 100 ribu untuk setiap besaran satu milyar rupiah dan berlaku kelipatan. Selain itu ada dana kontribusi, biaya permohonan hak, biaya perpanjangan hak‎, biaya peningkatan hak yang bisa mencapai ratusan juta rupiah, biaya pelaksanaan keputusan sidang mencapai ratusan juta rupiah, pemaksaan pengukuran ulang, sertifikat yang sebenarnya belum gugur dipaksa untuk diukur ulang, biaya pengecekan sertifikat, dan biaya untuk pencabutan pemblokiran, dikenakan Rp 25 juta -50 juta per sertifikat.

Luthfi bahkan menyebut Kantor Pertanahan sebagai sarang penyamun. Ia berharap Menteri Sofyan Djalil bisa membereskan persoalan pelik di tingkatan staf kantor pertanahan tersebut.

“Saya sangat berharap Pak Sofyan bisa membersihkan ini penyemun-penyamun yang ada dikantor Bapak. Saya sangat kasihan bapak masuk ke sarang penyamun nanti,” ungkap Luthfi.

Selain itu, dia juga meminta Menteri Agraria mengaktifkan kembali Komputer Kantor Pertanahan (KKP) sebagai program pelayanan pengurusan pertanahan. KKP bisa dikontrol secara real time baik kantor BPN pusat dan daerah, sehingga pengawasan terhadap pelayanan bisa dilakukan di Jakarta. Namun demikian, persoalan bandwidth harus diperbesar demi optimalisasi pelayanan.

“Di pertanahan itu ada Komputer Kantor Pertanahan, ketika orang berurusan dengan sertifikat dan lainnya bisa di kantor daerah dan di kantor pusat. Ternyata ini tidak efektif karena bandwhidt-nya kecil sehingga bisa operasional tengah malam,” katanya menutup pembicaraan. (Red/MC)