DPR Minta Menteri Respon Cepat Keinginan Presiden

Joko_Widodo_2014_official_portrait Presiden RI, Joko Widodo (Foto : Int)

Jakarta, MC – Presiden Joko Widodo menginginkan agar peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia pada 2016 naik menjadi 40 dari posisi 109 di 2015.

Hal ini disampaikan Presiden saat meresmikan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2016 serta Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur di Istana Negara, Senin, (22/02).

Masih tingginya peringkat Indonesia, disebabkan banyaknya peraturan daerah yang menghambat pembangunan. “Ada 42 ribu regulasi yang menghambat,” ungkap Jokowi.‎

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan, persoalan ini harus segera direspon cepat oleh para pembantunya. Terutama mereka yang sangat berhubungan dalam perizinan terutama dalam sektor ekonomi, keuangan dan perdagangan.

“Saya melihat masih banyak menteri-menteri yang belum bisa dan seiring dalam menangkap pesan Presiden ini,” ungkapnya saat ditemui setelah Rapat Paripurna di Kompleks Senayan, Selasa (23/02).

Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan keinginan Presiden untuk menggerakan birokrasi yang cepat dan efektif. Seyogyanya, menurut Zulfan, para menteri terkait menjadikan hal ini dijadikan warning bagi mereka.

Selain itu, untuk memangkas birokrasi daerah yang panjang, politisi NasDem ini menyarankan agar Presiden membuat sebuah instruksi tegas kepada kepala daerah terkait perizinan.

“Saya kira Presiden bisa mengeluarkan instruksi atau keputusan yang tindak lanjuti oleh peraturan menteri. Jika tidak dijalankan (oleh kepala daerah) maka kepala daerah bisa dibawa ke ranah hukum. Karena dalam hal ini, kepala daerah tersebut sama saja mempermainkan kepentingan negara dan menghambat jalannya pembangunan nasional,” kata legislator dari Aceh itu.

Jika birokrasi perizinan ini masih juga belum berjalan cepat dan efektif, harapan Presiden Jokowi sangat berat untuk bisa terwujud.

Sumber : Fraksi NasDem DPR-RI