DPRD Wajo Angkat Keluhan Guru Terkait Kurikulum 2013

Wajo, MC – Kurikulum 2013 yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional rupanya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Di Kabupaten Wajo, penerapan kurikulum baru ini dinilai sulit untuk langsung diterapkan karena temukan beberapa kendala.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Wajo, Hj Husniaty HS di Sengkang, 18/10.

Menurutnya, kendala yang ditemui oleh para guru/tenaga pengajar di Kabupaten Wajo adalah masih belum terdistribusinya buku terapan kurikulum 2013 di seluruh tingkatan, baik SMP dan SMA, lebih-lebih lagi pada tingkat SD sama sekali belum menerima buku kurikulum baru ini.

“Kedala itu kami peroleh dari aspirasi para guru dan tenaga pengajar yang bertugas di Kabupaten Wajo,” ungkap Husni.

Ditambahkan, selain belum tersalurnya buku terapan kurikulum 2013 ini, kendala lain yang ditemui adalah masih minimnya kompetensi guru untuk menerapkan metode kurikulum ini.

“Tentu, kalau berbicara tentang kompetensi, itu dikembalikan pada basic keilmuan yang dimiliki oleh para guru/tenaga pengajar. Menjadi permasalahan adalah mereka dituntut memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai kurikulum baru, sedang guru yang ada belum sepenuhnya mendalami metode dari kurikulum baru ini,” pungkas Husni.

Lebih lanjut Ketua Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wajo ini mengutarakan, permasalahan yang muncul dari adanya penerapan kurikulum ini erat kaitannya pula dengan aspek sosial dimana belum tersedianya modul kurikulum berpengaruh pada lingkungan siswa dan guru.

“Intinya adalah, guru diharap untuk menerapkan kompetensi manajerialnya, namun mereka terkendala masalah penganggaran, distribusi buku dan modul kurikulum 2013. Sejauh ini, untuk tetap menjalankan fungsinya, guru dan tenaga pengajar di Kabupaten Wajo hanya menyadur metedologi pelajaran dari internet, namun hal itu dinilai belum maksimal karena tenaga guru dan pengajar kita di Wajo belum siap menerapkan sistem itu,” tandas Husni.

Tidak itu saja, legislator dua periode di Wajo ini juga mengaku tidak setuju bila pemerintah ingin menghapuskan kelas akselerasi dan menggantinya dengan kelas pendalaman minat.

Menurutnya, penghapusan program kelas akselarasi dan menggantinya dengan metode kelas pendalaman minat sama halnya jika pemerintah berjalan mundur.

Kelas akselerasi, menurut Husni adalah ruang bagi siswa yang memiliki kompetensi dan bakat lebih yang harusnya ditunjang dengan sistem pembelajaran yang lebih padat dan dikelompokkan secara khusus.

(Penulis : Nur Asri, SH)