DPRD Wajo Godok PERDA Nama Jalan dan Fasilitas Umum

12728868_214223282262909_3594962316330795178_nKetua Fraksi PDI-P Wajo, Baso Oddang (kanan) bersama rekannya

Wajo, MC – DPRD Kabupaten Wajo dalam kapasitasnya sebagai lembaga legislatif pada pertengahan bulan maret 2016 ini menggodok 3 (tiga) Rancangan PERDA Kabupaten Wajo untuk ditetapkan menjadi sebuah aturan tingkat daerah.

Ketiga Rancangan PERDA yang diusul diantaranya ; Rancangan PERDA tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum, Rancangan PERDA Perubahan atas PERDA Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005 – 2025, dan Rancangan PERDA Perubahan atas PERDA Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda menyerahkan draft Rancangan PERDA kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo, HM Yunus Panaungi dalam Rapat Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Senin, 14/3.

Ketua Fraksi PDI-P Kabupaten Wajo, Baso Oddang kepada MEDIA CELEBES mengungkap bahwa Rancangan PERDA tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum Daerah sudah sepatutnya dilakukan.

Dinamika perkembangan pembangunan, perubahan geografis kewilayahan serta aspek sosiologis dan perputaran perekonomian masyarakat adalah hal penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penyusunan PERDA tersebut.

Menurutnya, dengan ditetapkannya sebuah PERDA, maka konsep penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Wajo oleh pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memiliki kepastian hukum.

“Melalui PERDA itu, pemerintah bersama masyarakat sudah memiliki patron tersendiri untuk mengatur nama jalan serta identitas fasilitas umum di Kabupaten Wajo agar tidak terjadi silang sengkarut dikemudian hari,” ujarnya.

Sebagai contoh, sambung Oddang, di kawasan Kota Sengkang dalam beberapa tahun terakhir dapat terlihat jelas perubahan kondisi wilayah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta dengan cara mengeksploitasi.

Belum ditinjau gambaran umum perubahan yang terjadi pada 190 desa/kelurahan yang tersebar pada 14 kecamatan di Kabupaten Wajo juga telah alami perubahan signifikan.

“Tentu hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa keterlibatan pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan, dan sebenarnya bukan menjadi tugas seseorang, swasta atau lembaga non pemerintah lainnya untuk menempelkan nama atau identitas tertentu terhadap jalan dan fasilitas umum tanpa landasan hukum yang jelas,” tegas Oddang. (Dhany)