DPRD Wajo Nilai Seleksi Bagi Calon Kades Perlu Dilaksanakan

Wajo, MC – Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wajo akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Januari 2015 mendatang.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkades ini berikut tata cara dan persyaratan seperti yang diamanahkan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014.

Syamsul Bahri, Kepala BPMPDK Wajo mengutarakan, untuk memaksimalkan pelaksanaan Pilkades ini, pemerintah Kabupaten Wajo akan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pilkades yang merupakan turunan dari aturan-aturan diatas-nya.

Isi dari Ranperda itu diantaranya mengatur tentang jadwal dan tahapan Pilkades, tata cara pelaksanaan mulai dari pendaftaran bakal calon, pemilihan hingga pelaksanaan pelantikan bagi Calon kepala desa terpilih dalam pemilihan dan aturan lain yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

“Aturan lain yang dimaksud dalam hal ini, misalkan saja pembentukan panitia pemilihan dan panitia TPS (Tempat pemungutan Suara) serta Pembentukan tim seleksi, verifikasi dan monitoring bakal calon kepala Desa. Semua itu dirangkumkan dalam Ranperda untuk selanjutnya dibahas ditingkat DPRD dan ditetapkan menjadi Perda,” terang Syamsul di Sengkang, baru-baru ini.

Lebih lanjut Syamsul menjelaskan, dalam proses Pilkades nantinya, Panitia Pemilihan tingkat Desa yang dibentuk oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sepenuhnya melaksanakan proses pemilihan, dimulai dari penjaringan dan penetapan bakal calon, pelaksanaan pemilihan, hingga akhirnya menetapkan calon kepala Desa terpilih berdasarkan hasil perolehan suara.

“Bakal calon kepala desa juga akan mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi, verifikasi dan monitoring tingkat Kabupaten. Dimana, masing-masing bakal calon akan mengikuti tes tertulis dan wawancara secara serentak. Tim penilainya nanti didatangkan dari kalangan akademisi dan lembaga kompeten. Bahkan dalam pelaksanaan seleksi ini pula akan dilakukan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Wajo selaku penalis,” terang Ancu sapaan akrab Syamsul.

Terpisah, ketua Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Wajo, Sumardi Arifin kaitannya dengan pangajuan Ranperda mengutarakan agar pemerintah daerah melakukan penjabaran secara teknis apa yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah.

“Adapun usulan tentang pelaksanaan fit and propertest atau seleksi bagi para bakal calon seperti yang diwacanakan sebelumnya akan menjadi agenda penting dalam pembahasan. Pelaksanaan seleksi, kami anggap perlu karena ini menyangkut kualitas bakal calon kepala desa yang maju dalam pemilihan. Kita berharap dengan seleksi yang dilakukan bisa melahirkan pemerintah desa yang baik dan profesional seperti yang diharapkan bersama,” pungkas Sumardi atau yang lebih dikenal dengan Fa’songkok Tanre ini.

(Penulis : Nur Asri, SH)