DPRD Wajo Usul Ranperda Jasa Konstruksi dan Pelayanan Kesehatan

Wajo, MC – DPRD Kabupaten Wajo kembali mengusul pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif ke-pihak eksekutif untuk selanjut-nya dibahas dan ditetapkan.

Ranperda yang diusulkan oleh pihak legislator Wajo ini adalah Ranperda Inisiatif Pengelolaan Jasa Konstruksi dan Ranperda Inisiatif Pelayanan Publik Bidang Kesehatan.

Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi menyerahkan naskah Ranperda kepada Kepala Daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda dalam Rapat paripurna penyerahan ranperda inisiatif DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, di Gedung DPRD Wajo, Sabtu, 9/8.

Wakil Bupati, A Syahrir Kube Dauda dalam sambutan-nya mengungkap terima kasih atas prakarsa DPRD Wajo dalam pengusulan dan penyusunan Ranperda Inisiatif tersebut.

Menurut-nya, dengan adanya pengusulan, membuktikan bahwa DPRD Wajo telah melaksanakan tugas dan fungsi legislasi-nya selama ini.

Syahrir menjelaskan, peran serta pengusaha jasa konstruksi dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Khusus-nya pada pelaksanaan pembangunan sektor fisik, infrastruktur dan kebutuhan terkait lain-nya.

Begitupula dengan ranperda pelayanan publik pada bidang kesehatan, Syahrir nilai positif karena pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini sudah dianggap perlu untuk dipayungi dengan aturan perda agar dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

“Dengan diajukan-nya ranperda ini, maka akan lahir sebuah produk hukum di Kabupaten Wajo, produk hukum tersebut merupakan penjabaran dari aturan-aturan yang lebih tinggi,” terang Syahrir.

Khusus penyusunan ranperda jasa konstruksi, lanjut Wabup, diharap panitia khusus (pansus) tidak saja terfokus pada pembatasan penyelenggaraan saja.

Akan tetapi, penyusunan ranperda menyangkut tentang perizinan diharap lebih spesifik sehingga dalam pelaksanaan-nya bisa lebih nyata dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

“Begitupula dengan pembatasan angka-angka dan ketentuan nilai, harus terurai dalam produk hukum yang dibuat, mengingat, permasalahan tentang nilai seringkali berubah. Pada inti-nya, pihak Pemkab Wajo merespon baik ranperda ini untuk di-perdakan dengan harapan penyusunan-nya nanti lebih pada pembahasan yang sifat-nya substansial dan lebih sempurna,” terang Syahrir.

(Penulis : Nur Asri, SH)