Firdaus Perkesi Jabat Ketua Majelis Pertimbangan TPTGR Wajo

“Bupati Wajo Sebut Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Rugikan Negara”

Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru saat melantik Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Wajo

Wajo, MC – Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Firdaus Perkesi sebagai Ketua sekaligus merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) Kabupaten Wajo, di Aula Pertemuan Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Wajo, Jl Kejaksaan Sengkang, Rabu, 1/4.

Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Wajo ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo nomor 408 tahun 2015. Firdaus Perkesi dilantik bersama beberapa kepala SKPD terkait diantaranya ; Asisten Administrasi Pemerintahan Umum (Hj A Putri Anong), Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Wajo (Ir Armayani), Inspektorat Daerah (Andi Ihsan), Kepala BKDD Wajo (Amiruddin A), Kepala Bidang Asset Daerah (A Samanrukka) dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan (Abd Hamid).

Hadir dalam pelantikan, Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda, Ketua DPRD Wajo, Yunus Panaungi, Kapolres Wajo yang diwakili, Dandim 1406 Wajo, Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wajo dan para Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dalam sambutannya, Bupati mengungkap bahwa Majelis Pertimbangan TPTGR adalah wadah internal pemerintah yang bertugas untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawasan fungsional seperti BPK, BPKP dan Inspektorat yang dilakukan oleh para bendahara, pegawai bukan bendahara, maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan dan barang daerah.

Menurutnya, bila ditinjau dari sifat pelaku kerugian keuangan negara, maka penyebabnya terdiri atas dua pelaku yakni ; penyebab pertama adalah Bendahara yang tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang/uang kepada pihak yang tidak berhak, melakukan tindakan korupsi, penyelewengan, penggelapan atau tidak mampu mempertanggungjawabkan barang/keuangan yang dikelolanya.

“Penyebab kedua adalah Pegawai Negeri yang bukan bendahara melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, tidak menepati janji atau kontrak, melakukan penipuan, penggelapan dan perbuatan secara langsung dapat menimbulkan kerugian negara atau daerah,” ujar Bupati.

Sama dengan daerah-daerah lain, lanjut Bupati, dengan terbentuknya MP-TPTGR maka diharap segera menyelesaikan tugas pokoknya. Tugas yang dimaksud oleh Bupati diantaranya ; yang Pertama, Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TPTGR, Kedua, Memproses dan menyelesaikan kasus TPTGR dan Ketiga, Memberikan laporan berupa pendapat, saran dan pertimbangan kepada pengadilan pada setiap kasus yang menyangkut TPTGR.

“Pertimbangan yang dimaksud meliputi pembelaan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin dan pemenjaraan melalui peradilan apanbila terjadi hambatan atau penagihan melalui instansi terkait,” pungkas Bupati. (adv)

Penulis : Nur Asri