Fraksi NasDem : Moratorium Dicabut, Daerah Otonomi Baru Harus Dipersiapkan Matang

Gambar Logo Partai NasDem

Jakarta, MC – Komisi II DPR RI menargetkan sebanyak 25 Daerah Otonomi Baru (DOB) tuntas dibahas pada tahun 2015, menyusul pencabutan moratorium pemekaran wilayah pada penutupan masa sidang DPR, Februari lalu. Luthfi A. Mutty, anggota Komisi II dari Fraksi NasDem mengatakan bahwa pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) mengacu pada aturan di UU no. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

“Ada regulasi baru tentang pemekaran daerah, yaitu daerah yang dimekarkan tidak langsung otonom, tapi melalui masa persiapan yang harus dilewati,” ujarnya seperti rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Senin (13/04).

Luthfi menjelaskan bahwa pemekaran daerah tetap masuk dalam skala prolegnas dengan sistem akumulatif terbuka. Luthfi menanggapi kedatangan panitia pemekaran calon Propinsi Papua Barat Daya mendatangi Fraksi Partai NasDem pada Rabu, (08/04) lalu, “Jika ada aspirasi dari daerah yang ingin pemekaran, tetap ditampung dan dibicarakan dengan pemerintah. Lalu melihat hasil peninjauan, apakah layak dimekarkan atau tidak.”

Sementara Sulaiman L. Hamzah, selaku putera daerah Papua yang juga anggota Fraksi NasDem mengatakan bahwa memang ada 65 usulan DOB yang telah dibahas oleh DPR periode lalu. Hanya saja, ungkap Sulaiman, pembahasan tersebut dihentikan, dan pada periode sekarang moratorium sudah dicabut. Usulan calon Propinsi Papua Barat Daya dari Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua Selatan dimekarkan dari Propinsi Papua telah dibahas pada periode lalu.

“Perlu diperhatikan adalah pendekatan pembangunan tanah Papua juga selaras dengan pendekatan adat dan budaya. Pemekaran kabupaten di Papua dan Papua Barat selama ini harus pula dijadikan evaluasi,” usulnya.

Sulaiman beralasan bahwa dalam pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat harus dengan formasi tepat untuk mengikutsertakan masyarakat adat dalam pembangunan. “Karena dalam kekhususan Papua, tidak ada sejengkal tanah pun milik negara, seluruhnya tanah adat,” ungkap mantan anggota MPR Fraksi Utusan Daerah mewakili Papua periode 1999-2004 ini.

Senada dengan Sulaiman, Luthfi A Mutty melihat pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat juga untuk memperkuat penyerapan dana otonomi khusus. “Dana otsus ‘kan sangat besar, ada 57 trilyun untuk Papua dari 2002-2014, bahkan dari 2009-2015 ini saja dana otsus untuk Papua Barat ada 15 trilyun. Harusnya otonomi dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan daerah, dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan anggaran yang besar tersebut tentu harus ada pemerataan penyebarannya, sehingga dana untuk pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh setiap kabupaten dan kota,” tegas Luthfi.

Luthfi melihat wilayah timur Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat merupakan mata rantai terlemah dalam pembangunan. “Bisa terlihat dari data BPS tahun 2014, angka kemiskinan absolut regional dua propinsi tersebut menduduki urutan tertinggi. Maka dengan asumsi bahwa dengan adanya pemekaran wilayah baru, ada pusat pertumbuhan baru, peredaran uang dan anggaran pun ada dengan gelontoran dana untuk pembangunan, dengan begitu dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di daerah tersebut,” papar Luthfi.

Hanya saja Luthfi memberikan catatan bahwa pemekaran wilayah juga mesti dibicarakan dengan propinsi induk, karena regulasi mengamanatkan APBD daerah pemekaran berasal dari APBD propinsi induk. “Kita tak mau ada perselisihan di daerah karena persoalan ini, maka harus dibicarakan baik-baik,” harap Luthfi.

Sulaiman pun sepakat dengan rekan satu fraksinya, bahwa daerah otonomi baru harus dipersiapkan dengan matang. “Propinsi induk membiayai propinsi baru selama 3 tahun ke depan, jika mampu mandiri dan memadai maka akan dilepas, kalo tak mampu akan ditarik kembali. Pemekaran prinsipnya kan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Maka sudah benar ada evaluasi dari Kemendagri mengenai daerah pemekaran yang telah ada. Jangan pula setelah dua periode, pemerintahan kabupaten baru masih berkantor di kabupaten induk,” pungkasnya mengakhiri. (MCNasDem)

Sumber : Media Center Fraksi NasDem