Gaji BPD Akan Dinaikkan, BPMPDK Diminta Lakukan Pengkajian

bupati-wajo Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru

Wajo, MC – Pemerintah Kabupaten Wajo tahun 2016 ini akan melakukan pengkajian terkait tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tersebar pada 142 desa 13 kecamatan se Kabupaten Wajo.

Sedianya, pengkajian itu dimaksudkan untuk menaikkan gaji pengurus BPD yang sekarang ini tergolong rendah dibanding tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru mengungkap wacana itu usai melantik Pengurus BPD Wewangrewu dan Waetuwo Periode 2016 – 2022, di Aula Kantor Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Rabu 5/10.

“Kita akan lakukan pengkajian, berapa kebutuhan anggaran jika gaji BPD dinaikkan, saya minta BPMPDK (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan) mengkaji rencana ini,” ujar Bupati dihadapan ratusan warga yang hadir dalam pelantikan.

Dijelaskan, dengan kondisi seperti itu efektifitas kerja BPD selaku mitra kepala desa dalam pemerintahan akan sulit tercapai. Bahkan, dengan perbedaan tunjangan yang ada sering memicu ketidak harmonisan antar lembaga.

“Oleh itu pemerintah daerah akan mengkaji hal ini, bila perlu kita alokasikan melalui APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan saya minta kepala desa mendukung wacana ini,” pungkas Bupati.

Info yang dihimpun, tunjangan pengurus BPD hanya sebesar Rp150ribu/bulan, sedangkan untuk kepala desa Rp 2.1juta/bulan, sekretaris desa Rp750ribu/bulan dan perangkat desa masing-masing Rp500ribu/bulan.

Terpisah, Kepala BPDMDK Kabupaten Wajo Syamsul Bahri yang dimintai keterangan tak menampik perbedaan tunjangan tersebut. Namun, kata Dia, pemerintah akan segera mengkaji dan menganalisa kemampuan anggaran jika gaji pengurus BPD dinaikkan.

“Memang ada perbedaan, oleh alasan itulah sehingga pimpinan (Bupati) memerintahkan untuk mengkaji kemampuan anggaran daerah, kita akan tinjau kemungkinan yang ada, berapa jumlah anggaran dibutuhkan dan metode apa yang nantinya diterapkan, itu akan disampaikan setelah pengkajian,” tutur Syamsul Bahri, di Ruang Kerjanya, Kamis 6/10.

Dalam pengkajian, sambung Ancu (sapaan Syamsul Bahri), kenaikan tunjangan pengurus BPD ini akan coba disandingkan dengan rata-rata maksimal dan rata-rata minimum tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

“BPMDPK juga akan coba telisik anggaran yang dipergunakan kepala desa bersama perangkat desa, jangan sampai hanya gambar saja,” papar Syamsul Bahri dengan tanda kutip. (SIPD/K)