Gugatan Ditolak Karena Tidak Miliki Legal Standing

Wajo, MC – Pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak gugatan tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati, yakni paslon Sutera, Tabe Samaki dan AYM karena dianggap tidak memilik legal standing.

Legal standing seperti yang diungkap dalam putusan dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengagalkan keputusan yang telah ditetapkan KPUD terkait hasil Pemilukada Wajo.

Berdasarkan keterangan dari A Bau Salman, Divisi Keuangan dan Logistik KPUD Wajo, mengungkap, dari beberapa gugatan yang dipersengketakan semua tidak dapat dibuktikan.

Misalkan masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang dianggap tidak valid oleh penggugat, berdasarkan hasil putusan MK menyebut bahwa KPUD Wajo dalam hal itu sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalil yang diajukan pemohon dianggap tidak memiliki legal standing sehingga ditolak oleh MK.

Begitupula dengan masalah dukungan partai Nasrep, putusan menyebut bahwa SK yang diberikan kepada salah satu paslon sudah dianggap sah berdasarkan keputusan partai yang terdaftar di kementerian Hukum dan HAM dan siapa yang menandatangai SK DPC sudah terdaftar di Kemenhukumham.

Sementara untuk dukungan partai pakar pangan yang sebelumnya dianggap menyalahi prosedur juga dimentahkan karena partai pakar pangan dalam hal itu tidak menambah dukungan akan tetapi hanya melakukan perbaikan pada masa perbaikan dan itu bukan domain KPUD Wajo.

“Tidak memiliki legal standing untuk menerima gugatan pemohon, itu keputusan MK. Dan secara yuridis, keputusan MK telah mengokoh-kan keputusan yang diambil oleh KPUD Wajo,” kata Salman.

Sementara itu, Ismail Ali salah seorang pakar hukum di Sulsel menerangkan, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan tertinggi dinegara kita ini.

Legal standing yang dimaksud adalah kedudukan hukum yang menjadi landasan persidangan dalam menentukan hasil keputusan.

Berbicara masalah gugatan tiga paslon yang dianggap tidak memiliki legal standing oleh MK dinilai telah melalui proses dan kajian mendalam dari para hakim MK.

“Inti-nya, apapun yang menjadi keputusan MK, itulah yang benar,” kata Ismail. (aci)